Fahri Hamzah Yakin Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR Tidak Akan Gaduh

2988

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku optimis jika pemilihan pimpinan DPR RI dan MPR RI pada Oktober 2019 mendatang tidak akan ada gejolak politik apapun.


Lantaran, sambung dia, partai pemenang pemilu kemarin berada di dalam pemerintahan saat ini.


“Pimpinan DPR RI sudah pasti dijabat oleh PDIP. Saya dengar ibu Puan Maharani. Selanjutnya para wakil dijabat oleh Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah bisa ditebak,” kata Fahri dalam acara Forum Legislasi soal ‘UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/6).


Seharusnya, ujar Fahri adanya check and balancing, atau kontrol yang jelas terhadap pemerintah agar tidak membahayakan pemerintahan itu sendiri. Karena itu, kata dia, perlu mengkaji lebih mendalam soal sistem presidensialisme untuk menentukan arah negara, dan efektifitas lembaga-lembaga negara ini.


“Kalau pemerintah tanpa kontrol berbahaya. Misalnya, para menteri bisa senenaknya membuat kebijakan yang merugikan negara. Seperti skandal bank Century, BLBI, Pelindo, dan lainnya. Meski kita pahamlah tidak akan sampai menjatuhkan presiden RI,” paparnya.


Ia melanjutkan,  pada posisi MPR, DPD RI, DPRD hingga pemerintah daerah. Kalau mau negara ini kuat, maka semua institusi negara termasuk DPD RI itu harus kuat dengan kinerja yang jelas. Sebab, mandat konstitusi setiap lembaga perwakilan harus diatur oleh undang-undang khusus.


“Pertama soal desain reformasi parlemen ke depan,  karena saya memimpin tim untuk itu. Keinginannya adalah agar sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD),”terang inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.


Sebab, posisi lembaga perwakilan yang diatur oleh satu undang-undang khusus, tidak digabung, merupakan mandat daripada konstitusi negara.
“Kalau pemerintah mau membuat DPRD lebih kuat, usul saya dan usul  tim kami pemerintah membuat khusus undang-undang DPRD supaya pengawasan di DPRD itu dilakoni,” pungkas pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.