Kritik Mudik 2019, DPR Soroti Tarif Mahal hingga Armada Terbatas

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menyayangkan jika arus mudik tahun 2019 ini justru terpantau didominasi dengan peralihan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, ketimbang angkutan transportasi massal.

Sehingga, sambung dia, tidak bisa kemudian pemerintah melalui kementerian perhubungan mengklaim jika arus mudik tahun ini berjalan baik.

“Sebenarnya, pemerintah ini yang dikatakan berhasil ini adalah mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Seharusnya pemerintah mendorong untuk kendaraan publik atau transportasi publik massar yang di mana ternyata masyarakat mau menggunakan transportasi mudik massal menemukan kesulitan,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (12/6).

Dikatakan dia, kesulitan berupa kapasitas angkutan yang terbatas armadanya pun menjadi kendala masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum.

“Kesulitan berupa kapasitas angkutnya sangat terbatas dan itu tidak mengalami penambahan dari transportasi publik massal ini selama 4 tahun ini, kereta api mengalami kenaikan yang tidak lebih dari 10%,” ujarnya.

“Sedangkan transportasi publik massal seperti pesawat terbang tahun ini malah dikurangi, jadi tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu untuk penyediaan mudik adalah pelayanan yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal untuk transportasi publik massal,” papar politikus Gerindra tersebut.

Tidak hanya itu, Bambang juga mengkaitkan penggunaan kendaraan pribadi yang cukup signifikan peningkatannya, juga dikarenakan harga tiket moda transportasi yang kian tidak terjangkau oleh para calon penumpang.

“Dari segi tarif transportasi publik massal untuk angkutan udara sangat mahal, mengalami kenaikan yang luar biasa. Di 2019 ini ternyata tarif kereta api mengikuti, jadi harganya tidak terkendali. Ini yang menjadikan masyarakat akhirnya menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya.