BPK Usulkan Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian

MONITOR, Jakarta – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil optimistis Indonesia sudah semakin siap menghadapi persaingan global di sektor pertanian. Untuk semakin menguatkan peluang Indonesia di sektor pertanian global, Rizal mengusulkan alokasi dana riset ditingkatkan.

“Dengan kemajuan R&D (research & development.red), produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar global. Kami optimistis, produk Indonesia bisa berjaya di tingkat internasional,” ungkap Rizal seusai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (11/06).

Selain mengusulkan peningkatan dana riset, Rizal juga mendorong Kementan mengalokasikan dana khusus untuk memperbaiki pendataan pangan, seperti luas lahan, luas panen, dan data acuan dalam pemberian subsidi pangan.

“Sekarang ini sudah bagus tapi harus terus dikembangkan, sehingga tidak ada celah lagi bagi pihak-pihak tertentu memanfaatkan, seperti melakukan impor dan sebagainya,” tandasnya.

Indonesia sendiri diyakini Rizal sudah semakin siap menghadapi persaingan global di sektor pertanian. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Rizal berkaca terhadap sejumlah capaian sektor pertanian beberapa tahun belakangan ini.

“Inflasi pangan terkendali, produksi pangan naik, serta investasi dan ekspor pertanian meningkat. Nilai tukar petani pun naik secara signifikan” sebut Rizal.

Rizal juga turut mengapresiasi kepemimpinan Amran yang telah berhasil membawa perubahan revolusioner di Kementan. Salah satu perubahan besar yang dilakukan Amran adalah membangun sistem pengelolaan keuangan yabg akuntibel. Selama tiga tahun berturut-turut, Kementan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kami mengapresiasi upaya Kementan dalam mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai daerah. Raihan opini WTP ini berarti Kementan telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang secara material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” beber Rizal.

WTP merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban kementerian dan lembaga pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Opini terbaik dalam penyajian laporan keuangan ini bukan kali pertama diraih oleh Kementan. Setelah 10 tahun, opini WTP diraih Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2016 hingga 2018.

Menurut Rizal, capaian opini terbaik yang diraih Kementan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang rutin. Untuk dapat meraih WTP tiga tahun berturut-turut, Kementan tidak bisa bekerja sendiri.

“Dengan besarnya tantangan yang dihadapi, Kementan berhasil merealisasikan anggaran Rp 21,84 triliun atau lebih dari 90 persen dari total anggaran tahun 2018 senilai Rp 24,38 triliun. Tidak gampang merealisasikan anggaran sebesar itu. Apalagi terkait upaya mensejahterakan petani dan masyarakat, Kementan harus bersinergi dengan banyak, termasuk pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” sebutnya.