Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Masinton pasaribu menyayangkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diterima lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat disayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian,” ujar Masinton Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6).
Masinton mengatakan, seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas.
Bahkan ia menyadari, selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut.
“Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi,” tukasnya.
Anggota DPR RI ini pun mendesak para pimpinan KPK untuk transparan dan menjelaskan ke publik terkait laporan keuangannya.
“Pimpinan KPK harus menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, berani jujur hebat,” pintanya.
MONITOR, Jakarta — Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai program promosi selama Ramadan dan Idulfitri 2026 guna…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan setiap aduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang…
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala Kepolisian Republik…
MONITOR, Lampung Timur – Pemerintah memastikan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Desa Tegal…
MONITOR, Jakarta - Kehadiran Serambi MyPertamina merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar…