Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Masinton pasaribu menyayangkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diterima lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat disayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian,” ujar Masinton Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6).
Masinton mengatakan, seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas.
Bahkan ia menyadari, selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut.
“Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi,” tukasnya.
Anggota DPR RI ini pun mendesak para pimpinan KPK untuk transparan dan menjelaskan ke publik terkait laporan keuangannya.
“Pimpinan KPK harus menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, berani jujur hebat,” pintanya.
MONITOR, Depok - Insiden tawuran yang melibatkan siswa sekolah dasar (SD) di wilayah Tapos, Kota…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam…
MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Verrell Bramasta dan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi menjadi Presiden Parliamentary Union of…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penyerahan keketuaan Parliamentary Union of the…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 363.799 kendaraan kembali ke wilayah…