Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Masinton pasaribu menyayangkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diterima lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat disayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian,” ujar Masinton Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6).
Masinton mengatakan, seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas.
Bahkan ia menyadari, selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut.
“Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi,” tukasnya.
Anggota DPR RI ini pun mendesak para pimpinan KPK untuk transparan dan menjelaskan ke publik terkait laporan keuangannya.
“Pimpinan KPK harus menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, berani jujur hebat,” pintanya.
MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat arus puncak mudik Idulfitri 1447 Hijriah telah…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1…
Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa volume…
Oleh: Sugiyono, M.IP* Mudik selalu menghadirkan dua wajah sekaligus: kerinduan yang tuntas dan kesadaran yang…
MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan normalisasi layanan operasional di Gerbang Tol…
Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas one way nasional…