Menteri Budi Karya menghadiri perayaan HUT ke-72 Perum Damri di Kemayoran Jakarta
MONITOR, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta agar sosialisasi penjualan tiket bus secara online perlu lebih ditingkatkan.
Menurut dia, sosialisasi tersebut perlu dilakukan lantaran masih banyak calon penumpang bus yang mengantri panjang untuk membeli tiket di loket-loket terminal.
“Sistem tiketing harus diperbaiki karena memang seyogyanya ada suatu proses yang mengarahkan penumpang menggunakan online. Padahal harusnya bisa dilakukan secara online baik dari rumah atau di manapun dengan menggunakan gadget, jadi saya rasa ini belum optimal. Sosialisasi tiket secara online perlu ditingkatkan,” kata Menhub Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6).
Masih dikatakan dia, pembelian tiket secara online selain dianggap aman, juga dapat memudahkan para pemudik untuk melakukan pembelian tiket tanpa perlu mengantri panjang dan bisa melakukan perencanaan dari jauh-jauh hari.
Sebagai informasi, pada tanggal 1 Juni 2019 (H-4), jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Pulo Gebang mencapai 10.205 penumpang yang diberangkatkan dengan 306 bus.
Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono serta Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Umiyatun Hayati, serta Pengamat Transportasi Ellen Tangkudung.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam upaya…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Srikandi Jasa Marga menggelar kegiatan Inspira…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih tiga penghargaan pada ajang TOP CSR…
Oleh: Asep Rizal Murtadho* Partisipasi politik dalam proses elektoral mengandalkan keterlibatan seluruh komponen, termasuk masyarakat…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma…