MONITOR, Jakarta – Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mudjahid, mengaku akan berbeda jadinya bila TNI sebagai alat negara untuk andil dalam melakukan penanganan situasi pasca Pilpres 2019.
Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menegaskan, jangan sampai dirinya ikut turun tangan melalui TNI sebagai alat negara.
Ia pun menyinggung Ikhwal bahwa TNI pasca runtuhnya rezim orde baru (Orba) sudah mengalami reformasi.
“Kalau TNI yang dari awal turun menangani peristiwa ini, mungkin situasi lain. TNI telah mereformasi diri dan ambil pelajaran dengan baik dari posisinya yang super power tapi salah selama era Orba. TNI sekarang akan tampil lebih adil dan objektif, tidak sekadar jadi ‘watchdog’ suatu rezim,” kata Sodik kepada wartawan, Jumat (31/5).
Menurut politikus Gerindra itu, sosok seorang Ryamizard memahami betul reformasi di tubuh TNI. Ia pun menyindir sosok Menko Polhukam Wiranto yang dinilai masih bergaya pemimpin era Orba dalam menangani situasi politik terkini.
“Hanya sayang, Menko Polhukam yang eks penguasa Orba masih bergaya Orba dalam tangani peristiwa di masa reformasi ini, tapi dengan memanfaatkan Polri,” ujar wakil ketua komisi VIII DPR RI itu.
Oleh karena itu, Sodik mengingatkan Ryamizard untuk tidak bersikap seperti mantan panglima ABRI (Pangan) tersebut. Menurutnya, penanganan kasus oleh Wiranto terkesan mundur hingga 50 tahun ke belakang.
“Kepada Menhan Jenderal Ryamizard, saya ingatkan anda TNI sejati yang paham reformasi. Jangan ikut-ikutan bergaya Orba seperti Wiranto dalam menangani kasus keamanan di zaman reformasi yang oleh Menko Menko Polhukam disamakan dengan penanganan kasus di era tahun 70 sampai 90-an atau 30 sampai 50 tahun ke belakang,” sebut dia.
Sebelumnya diberitakan, Ryamizard angkat bicara soal situasi keamanan negeri selepas pemilu. Dia mengimbau semua pihak untuk benar-benar menjaga ketertiban bangsa. Bila muncul kerusuhan seperti pada 21-22 Mei 2019, menurutnya, yang merugi adalah masyarakat.
