POLITIK

Sengketa Pilpres, Sekjend Demokrat: Tunggu Putusan Hakim MK

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, saat ini sengketa pesta demokrasi sudah bermuara pada jalur konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Kini perjalanan panjang pesta demokrasi mencapai puncaknya, mengalir ke satu titik, Mahkamah Konstitusi,” ujar Hinca Pandjaitan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5).

Ia mengatakan, ada banyak bahkan jumlahnya mencapai ratusan sengketa dari calon legislatif DPRD kab/kota, propinsi, calon DPD sampai dengan calon Presiden/Wapres yang kini ditangani oleh lembaga hukum tersebut.

Mengenai kasus penolakan hasil Pilpres 2019, Hinca mengungkapkan sebaiknya seluruh pihak saat ini menunggu hasil putusan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilu.

“Kita ikuti kita tunggu Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutusnya,” imbuhnya.

Recent Posts

Dana Bergulir Tingkatkan Usaha Anggota Koperasi di Majalengka

MONITOR, Jakarta - Koperasi sebagai tonggak pemberdayaan masyarakat, telah membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dapat…

14 menit yang lalu

Menteri Yandri Kaget Lihat Jalan Kabupaten Serang Rusak Parah, Respon Menteri PU Cepat

MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…

53 menit yang lalu

Kementerian Imipas Kirim Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…

1 jam yang lalu

DPR Minta Negara Global Patuhi Pengadilan Internasional yang Keluarkan Surat Penangkapan PM Israel

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…

3 jam yang lalu

HGN 2024, Prof Rokhmin Beri Apresiasi Para Pahlawan Tanda Jasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

3 jam yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Dorong Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Melalui Revisi UU Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…

3 jam yang lalu