Menko Polhukam Wiranto (dok: kompas)
MONITOR, Jakarta – Jatuhnya korban dalam aksi 21-22 Mei 2019 kemarin mendapat sorotan banyak pihak, terutama masalah keamanan. Dalam kasus ini, Menko Polhukam Wiranto sebagai pihak yang bertanggungjawab pun ikut menjadi bahan pembicaraan.
Rachland Nashidik misalnya, Wasekjen DPP Demokrat ini menilai keterlibatan Wiranto dalam beberapa konflik sangat lekat dibenaknya. Rachland mengibaratkan, tangan Wiranto sangat panas.
“Tangan Pak Wiranto panas. Dulu, sebagai Menhankam/Panglima ABRI, dan kini sebagai Menko Polhukam. Ingat konflik Maluku, Timor Timur, dan kerusuhan Mei 1998, sebagai contoh,” tutur Rachland dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5).
Sayangnya dikatakan Rachland, peristiwa 1998 terulang lagi. Wiranto dianggap tak mampu membendung aksi protes rakyat dan gagal mencegah jatuhnya korban jiwa dalam aksi demo.
“Kini, mengelola protes warga atas kecurangan Pemilu, ia pun gagal mencegah jatuhnya korban jiwa,” kritik Rachland.
Ia pun menilai, Wiranto sangat tak layak menjabat sebagai Menko Polhukam lantaran tak mampu menangani kisruh yang terjadi saat ini. Ia bahkan menyebut Wiranto memiliki konflik masa lalu dengan Capres 02 Prabowo Subianto di tahun 1998 silam.
“Sebenarnya memang penangangan kisruh ini butuh figur lain sebagai Menkopolhukam. Pak Wiranto tak cocok untuk jabatan ini. Bukan saja karena “bertangan panas”, tapi beliau dulu rival Pak Prabowo dalam kompetisi yang sengit menjadi Panglima ABRI yang berujung pada kerusuhan 1998,” tegasnya.
MONITOR, Tangerang Selatan - Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menaruh perhatian serius terhadap…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti penangkapan buronan internasional kasus tindak…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi…
MONITOR, Jakarta - Akademisi, praktisi hukum, aktivis dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong…
MONITOR, Tangerang Selatan – Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana,…