PERISTIWA

Kebijakan Blokade Medsos Dinilai Rugikan Ekonomi Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika menilai pembatasan akses media sosial oleh pemerintah membuat masyarakat resah. Itu lantaran masyarakat merasa kesulitan untuk berkomunikasi melalui medsos yang biasa mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari.

Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika, mengatakan blokade medsos kali ini yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern.

Pemerintah jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

“Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting,” ujar Haryadin, di Jakarta, Rabu (22/5).

Untuk diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Pria yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan bahwa pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memeggang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak.

“Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos” ujar Haryadin.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan.

Recent Posts

Kemenag dan 11 PTKIN Raih Anugerah Badan Publik Informatif 2025, Naik 120 Persen

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mencetak hattrick dalam prestasi keterbukaan informasi publik. Kemenag kembali meraih…

3 jam yang lalu

Hadapi Lonjakan Lalu Lintas Libur Nataru, Jasa Marga Berkolaborasi Hadirkan Layanan Prima

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan resmi menggelar…

3 jam yang lalu

Menag Tegaskan Kemenag Harus Jadi Mediator dan Civil Society

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama harus memainkan peran strategis…

8 jam yang lalu

IPW Nilai Perpol 10/2025 sebagai Langkah Berani Kapolri Hadapi Badai ‘VUCA’

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik hukum pasca-terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor…

11 jam yang lalu

Menag Ungkap Peran Penting Mediator Negara dan Umat

MONITOR, Tangerang - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan…

12 jam yang lalu

Analis Nilai Perkap 10/2025 terkait Penugasan Polri di Luar Struktur Masih Dalam Koridor Konstitusional

MONITOR, Jakarta - Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor…

14 jam yang lalu