Lapas Narkotika Sumut Rusuh, DPR Soroti Kinerja Kemenkumham

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengevaluasi seluruh sistem lembaga pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

Hal itu menanggapi kericuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas III Jinak, Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kemarin yang menyebabkan ratusan warga binaan kabur dan kejadian tersebut sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu seminggu.

“Segera selakukan evaluasi seluruh sistem di Lapas, baik sistem manajemen pengelolaan maupun pengawasan di dalam Lapas,” kata Bamsoet, di Jakarta, Jumat (17/5).

Selain itu, mantan ketua komisi III DPR RI itu juga meminta supaya pihak kementerian terkait melakukan kajian kapasitas Lapas yang layak, serta melakukan penyesuaian antara jumlah sel tahanan dengan warga binaan yang ada. “Mengingat kondisi lapas yang overcapacity sering kali menjadi pemicu utama rusuh di sejumlah Lapas,”papar dia.

Ia pun juga meminta agar Kemenkumham melalui Dirjen PAS untuk menjamin bahwa setiap warga binaan di Lapas maupun di rumah tahanan (Rutan) mendapatkan hak nya sesuai aturan perundang-undangan No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan.

“Mendorong Kepolisian untuk terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap, mengingat hal tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Masih dikatakan Bamsoet, agar Lapas Narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan Kepolisian untuk menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron supaya masyarakat dapat membantu dalam melakukan pencarian. “Melaporkan jika mendapati orang yang ciri-cirinya serupa dengan identitas yang disebarkan,” saran politikus Golkar itu.