PERTANIAN

Soal Swasembada Bawang Putih, Mentan: Kita Fokus Hingga 2021

MONITOR, Jakarta – Adanya berbagai upaya negatif menyudutkan Kementerian Pertanian terkait isu kenaikan harga bawang putih di pasar nasional, secara khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan terus fokus mencapai target swasembada bawang putih.

“Tidak sulit untuk bisa swasembada mengingat potensi lahan yang kita miliki 600 ribu hektar di 110 kab/kota sebagai perluasan areal tanam baru (PATB)., kita akan terus fokus hingga 2021”, tegas Mentan. Pemerintah hanya butuh 69 ribu hektar untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional.

Pemerintah pun terus berupaya memperluas areal tanam komoditas bawang putih untuk mengejar target swasembada. Importir bawang putih yang telah mendapatkan RIPH wajib tanam 5 persen dari total penganjuran rekomendasi impornya. Sesuai perhitungan Kementan, dibutuhkan lahan seluas 73 ribu hektare (ha) untuk mencapai swasembada bawang putih, terdiri dari 60 ribu ha ditujukan untuk bawang konsumsi dan 13 ribu sisanya ditujukan untuk produksi benih.

Kementan melibatkan Satgas Pangan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan terhadap program swasembada bawang putih ini. Pengawasan untuk memastikan program ini tidak mengalami kendala secara teknis dan tetap terus menjaga pencegahan korupsi.

Amran memastikan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mempermainkan pangan rakyat.

“Saya pastikan akan blacklist importir yang tidak serius mendukung program ini. Sudah ada 15 perusahaan yang kita blacklist dan tidak lagi bisa mengimpor bawang”, tegasnya. Amran pun meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan penindakan apabila mereka terindikasi melakukan Kartel Pangan dan mempermainkan stok di masyarakat.

Lebih lanjut Amran menyatakan akan menjaga kalangan internal kementan tidak tergiur dengan upaya rayuan para mafia, dan ini telah terbukti Kementan diberikan penghargaan anti gratifikasi selama dua tahun berturut-turut dari KPK atas komitmen pencegahan korupsi. prestasi ini bagus dan tidak semua kementerian memperoleh penghargaan KPK itu.

“Kementan tidak akan main-main. Kami akan fokus mensejahterakan petani dan melindungi konsumen,” Kata Amran.

Sebagai tambahan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengejar tanam bawang putih guna mencapai swasembada. Indonesia dulu pernah swasembada bawang putih tahun 1994, dan kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari tanam 22 ribu hektar. Namun akibat banjir impor bawang putih di masa lalu menyebabkan petani enggan untuk bertani bawang putih. Pada awal pemerintahan Jokowi JK lahan khusus bawang putih nyaris tersisa seribuan hektar dan impornya 97 persen dari kebutuhan.

Kini kita akan kembalikan semangat petani. Cukup sudah 23 tahun petani kita jadi penonton. Kita akan membalik menjadi produsen bawang putih di 2021”, Kata Amran.

Tahun ini Indonesia tercatat mempunyai perluasan lahan hingga 20 ribu hektar dan akan terus bertambah. Benih yang ditanam akan direplikasi dan ekstensifikasi secara masif di lahan-lahan potensial, dan petani harus menikmati hasilnya.

Recent Posts

Forjukafi Ramaikan Zakat Wakaf Funwalk di CFD

MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) turut memeriahkan acara Zakat Wakaf…

2 jam yang lalu

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

4 jam yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

5 jam yang lalu

Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta untuk Pura dan Korban Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa dan menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir…

9 jam yang lalu

KN Tanjung Datu-301 Bagikan Sembako dan Edukasi Keselamatan Nelayan Banten

MONITOR, Banten - Wujud kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh unsur KN. Tanjung Datu-301 dengan menggelar…

12 jam yang lalu

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

20 jam yang lalu