Dalam Politik, Koalisi Solid Ditentukan Oleh Menang atau Kalah

MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik Igor Dirgantara mengaku tidak terkejut dengan manuver politik yang dilakukan partai amanat Nasional (PAN) maupun Partai Demokrat pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Hal itu menanggapi sejumlah pertemuan yang dilakukan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, dalam koalisi politik tidak ada yang sifatnya permanen. Sebab, koalisi dibentuk dalam konteks mengusung Capres dan Cawapres 2019 atas dasar pemenuhan ambang 20% presidential threshold.

“Secara politis, koalisi yang dibentuk tersebut bukanlah koalisi yang permanen, sehingga memang berpotensi berubah pasca pemilu 2019, karena variasi kepentingan politik yang berbeda,”kata Igor saat dihubungi monitor.co.id, Rabu (8/5).

Ia pun mengatakan, potensi perubahan akan semakin nyata saat KPU RI nantinya menyampaikan hasil hitung (real count) dan mendapat legitimasi yang kuat.

“Perubahan (koalisi) akan semakin nyata saat pemenang Pilpres 2019 secara resmi diumumkan dan mendapat legitimasi yang kuat,” ujarnya.

Meski demikian, bubarnya koalisi politik harusnya disampaikan secara bersama-sama sebagai partai pengusung pasangan calon.

“Bagaimanapun yang paling berhak untuk menyatakan berakhirnya koalisi oposisi adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama elit parpol pengusungnya sebagai Capres 2019,” sebut Igor.

Keretakan kekuatan koalisi Prabowo-Sandi bisa menjadi isapan jempol, bila hasil KPU nanti menyatakan pasangan nomor urut 02 menang.

“Namun jika sebaliknya, maka opsi rekonsiliasi akan menjadi satu-satunya hidangan politik yang paling rasional, sekalipun untuk tetap menjalankan marwah sebagai oposisi sangat mulia dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.