MONITOR, Jakarta – Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku heran dengan sikap Menko Polhukam Wiranto yang sering mengeluarkan kebijakan ingin menutup ruang masyarakat untuk berekspresi, berpendapat dan berbicara.
Hal itu menanggapi kebijakan Wiranto pasca menggelar rapat terbatas terkait kondisi setelah Pemilu 2019 yakni ancaman akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum.
Mestinya, menurut Saleh, kalau penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai ketentuan yang ada, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, kalau ada tekanan seperti ini, seakan ada yang mau dilindungi.
“Sejauh ini, situasi sangat kondusif. Proses rekapitulasi hasil pemilu juga berjalan baik. Hanya memang agak sedikit lambat. Itu mungkin karena banyaknya hasil pemilu yang akan direkap,” kata Saleh, di Jakarta, Selasa (7/5).
Ia mengatakan bahwa di era demokrasi sekarang ini, harusnya mengedepankan pendekatan penegakan hukum dalam rangka menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Sehingga, keterlibatan menjadi penting.
“Di era demokrasi seperti sekarang, pendekatan yang penting adalah penegakan hukum. Dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, keterlibatan menjadi penting. Nah, di situlah pentingnya pemimpin-pemimpin masyarakat perlu diajak bicara,”ucapnya.
“Tidak perlu ‘shut down’ media untuk mendiamkan masyarakat, karena media itu hanya sarana. Yang bicara di media itu kan masyarakat,” sebut dia.
“Ya masyarakatnya yang perlu diajak bicara. Diajak bicara untuk mendengar keluhan, komplain, aspirasi, dan solusi yang mereka inginkan terhadap masalah yang ada,” pungkas anggota DPR RI itu.
