MONITOR – Indonesia merupakan Negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat dengan jumlah populasi sebesar 260 juta jiwa lebih. Populasi yang besar ini merupakan sebuah potensi ekonomi lokal yang bisa membawa Indonesia memenangkan pasar global, yang acapkali disebut “bonus demografi”. Sayangnya, keunggulan demografi Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi defisit neraca perdagangan karena nilai impor yang lebih tinggi daripada nilai ekspor. Indonesia masih dilihat sebagai pasar yang besar bagi produsen-produsen dari mancanegara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai 8.57 Miliar USD sepanjang tahun 2018. Angka defisit ini, merupakan angka defisit terparah sejak tahun 1973.
Harapan Indonesia dalam mencapai statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025, hendaknya perlu didorong dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Banyak tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, khususnya bagi UMKM. Lebih dari 90% usaha di Indonesia yang masih tergolong UMKM sehingga harus siap untuk memetik keuntungan dari ekonomi digital.
Dengan penyertaan teknologi digital yang tepat, UMKM bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas, mempromosikan dan melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli. Sayangnya, hanya 3,79 juta UMKM dari 59,2 juta UMKM yang ada di Indonesia telah mengadopsi penggunaan teknologi digital. Oleh karena itulah, sejak tahun 2018 lalu pemerintah meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Ayo UMKM Jualan Online” dengan target bahwa 8 juta UMKM akan go-online di tahun 2020. Peluang untuk mendongkrak perdagangan melalui go-digital dan go-online UMKM masih terbuka lebar.
Upaya-upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi sektor digital diharapkan mampu mengurangi hambatan terhadap akses bagi para UMKM ke ekonomi digital. Namun perlu digarisbawahi, bahwa kebijakan pemerintah untuk UMKM ini tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik akademisi maupun swasta untuk mempercepatnya. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan ini adalah melalui penguatan UMKM di tingkat desa yang berbasis digital.
Menurut data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jumlah desa yang ada di Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua adalah sebanyak 74.754 desa, dengan persentase penduduk di pedesaan saat ini 50,2% dari total penduduk Indonesia. Ironisnya, hampir 46% (33.948 Desa) yang ada di Indonesia tergolong merupakan desa tertinggal. Setali tiga uang, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 17,67 juta orang (14,11%), lebih besar dibandingkan di perkotaan yang berjumlah 10,34 juta orang (7,79%).
Mayoritas desa yang ada di Indonesia (87%) sumber penghasilan utamanya adalah pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Di sisi hulu ini tentu identik dengan minimnya nilai tambah (value added) dibandingkan dengan sisi hilir. Kondisi ini semakin diperparah karena sebagian besar usaha dikerjakan secara tradisional, tanpa mengukur kelayakan ekonomi, mengadopsi inovasi teknologi dan juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Lebih lanjut, permasalahan desa juga masih berkutat pada akses finansial yang terbatas untuk setiap usaha. Hampir 70.000 desa tidak memiliki layanan perbankan. Kredit Usaha Rakyat juga baru menjangkau kurang lebih 35.755 Desa yang ada. Kondisi yang ada makin diperparah dengan adanya mobilisasi tenaga kerja produktif dan terdidik dari wilayah desa ke kota. Hingga 2035 diprediksi jumlah penduduk pedesaan akan menurun sebanyak 0,64% per tahunnya. Brain drain ini apabila dibiarkan maka akan memperburuk kondisi desa di kemudian hari.
Beberapa langkah nyata perlu dilakukan guna meminimalisasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Pertama, perlu memunculkan minimal satu komoditas / produk unggulan dari setiap desa. Tidak ada salahnya kita mengadopsi keberhasilan Kerajaan Thailand menerapkan program OTOP (one tamboon one product), atau nama lain dari satu desa satu produk. Dapat dibayangkan apabila seluruh potensi yang ada di setiap desa dapat tersalurkan. Bagaimana besarnya potensi perdagangan dan multiplier effect apabila setiap desa berhasil mengusung satu produk atau komoditas unggulannya.
Kedua, akses UMKM terhadap digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Digitalisasi dipastikan dapat memangkas rantai supply yang terlalu panjang, yang pada akhirnya akan memberikan harga yang lebih baik di hulu. Lebih lanjut, perdagangan online atau ecommerce akan memperbesar pasar untuk komoditas / produk yang ditawarkan, bukan hanya pasar domestik namun juga pasar ekspor. Kehadiran banyak platorm dan marketplace digital saat ini baik B2C maupun B2B, dipastikan menjadi motor percepatan untuk menuju digitalisasi. Semakin banyak justru semakin baik, dengan catatan produk yang dipasarkan adalah produk Indonesia (bukan mayoritas impor dari china).
Platform dan marketplace dapat diibaratkan sebagai ini wadah one stop shopping bagi konsumen. Bukan hanya membantu memasarkan produk, namun juga menyiapkan segala sesuatunya agar produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan biaya termurah. Mulai dari variasi pilihan untuk transportasi pengiriman, cara pembayaran (cash atau e-money), metode pembayaran (full payment atau cicilan) atau bahkan lokasi pembayaran (cash on delivery/COD atau di convenience store). Semua kemudahan tersebut sangat dimungkinkan ditengah kemajuan teknologi dan industri 4.0 seperti saat ini.
Sudah waktunya UMKM yang ada di seHap desa ambil bagian dari perubahan ini. Idealnya tidak perlu ada lagi brain drain dari desa ke kota, apabila di desa generasi muda usia produktif mampu memperoleh penghasilan yang layak dan menjadi raja di desanya sendiri. Tumbuh dan kokohnya ekonomi indonesia, banyak ditentukan oleh peran ekonomi pedesaan. Go Indonesia, Go Desa, Go Digital!.
