Zainut Tauhid: MUI Tak Punya Keterlibatan dengan Ijtima’ Ulama III

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi (dok: Akurat)

MONITOR, Jakarta – Tak disangka, hasil Ijtima’ Ulama jilid III yang digelar pada 1 Mei 2019 lalu membuat publik bingung. Beberapa mempertanyakan keterkaitan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan pertemuan ulama tersebut.

Menanggapi hal ini, Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi menegaskan bahwa MUI tidak memiliki keterkaitan dengan Ijtima’ Ulama III yang diinisiasi oleh beberapa orang, baik secara program maupun kelembagaan.

Sehingga ia menekankan, MUI tidak memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap semua proses pelaksanaan maupun hasil keputusannya.

“Jika ada pengurus MUI yang mengikuti kegiatan tersebut maka dipastikan bahwa kehadirannya tidak mewakili institusi MUI tetapi atas nama pribadi,” kata Zainut Tauhid kepada MONITOR, Jumat (3/5).

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa MUI memiliki forum Ijtima’ Ulama yang dikenal dengan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dan diikuti oleh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, Pimpinan Komisi Fatwa dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, Pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan lembaga Islam dan utusan perguruan tinggi agama Islam sehingga keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI memiliki tingkat representasi dan kedudukan yang sangat tinggi.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI membahas dan menetapkan berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan. Fatwa atau pendapat keagamaan MUI terdiri dari masalah keagamaan sehari-hari (waqi’iyah), masalah keagamaan yang bersifat tematis (maudhu’iyah) dan masalah perundang-undangan (qanuniyah) serta masalah strategis kebangsaan lainnya. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI tidak membahas masalah politik praktis.

“MUI kembali mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pemilu merupakan agenda nasional yang harus kita kawal dan sukseskan bersama. Kita harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur, adil dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan,” serunya.