Pengadaan Beras Dalam Negeri Turun, DPR ‘Sentil’ 3 Instansi Pemerintah Ini

MONITOR, Jakarta – DPR RI meminta semua pihak terkait untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali mekanisme bantuan pangan yang saat ini diterima masyarakat guna mencari solusi terbaik mengenai bantuan pangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait terus menurunnya pengadaan beras dalam negeri dari 2,96 juta ton di tahun 2016 menjadi 1,44 juta ton di 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

“Mendorong Kementan bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bulog secara bersama untuk mengevaluasi dan mengkaji sistem yang ada saat ini dalam menyalurkan beras yang ada di Bulog, serta mempertimbangkan pasar komersil sebagai alternatif kanal penyaluran,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Jumat (3/5).

Selain itu, Bamsoet juga meminta supaya Bulog untuk menyerap gabah kering petani (GKP) sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh pemerintah.

“Agar harga yang ditetapkan relevan dengan harga di pasaran dan tidak menjadi hambatan bagi Bulog dalam menyerap gabah/beras petani,” ujar politikus Golkar tersebut.

Tidak hanya itu, mantan ketua Komisi III DPR RI untuk memfokuskan prioritas terkait penyaluran beras pada program yang dinilai strategis untuk menghindari kerugian dari segi bisnis akibat melemahnya stabilitas harga.

“Mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran gabah dari petani, mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memperbesar penyaluran beras adalah kepastian penyaluran dari hilir,” pungkas dia.