MONITOR, Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta saat ini menjadi perhatian besar. Banyak masyarakat bertanya-tanya apakah mungkin rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ini bisa terealisasi.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemindahan Ibu Kota bukanlah sesuatu yang tak mungkin. Hanya kalau rencana itu direalisasikan butuh waktu yang cukup panjang.
“Yang jelas butuh waktu panjang ya. Karena bukan hanya terkait penentuan lokasi dan pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga persyaratan regulasi yang mesti dipenuhi,” ujar Basuki Hadimuljono.
Tak hanya soal perencanaan yang masif, lanjut Basuki, pembangunan yang berkaitan infrastruktur yang dibutuhkan juga harus menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau bicara konsep desain kami sudah siapakan. tapi ini hanya konsep desain loh,” paparnya.
Di lain pihak, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya pembangunan Ibu Kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp466 triliun.
Kita mencoba membuat estimasi pembiayaan yang untuk skenario satu diperkirakan Rp466 triliun atau USD33 miliar,” katanya.
Luas lahan 40.000 hektare itu dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga, legislatif, yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI serta Polri, turut migrasi ke Ibu Kota baru.
