Pansus Kecurangan Pemilu Mencuat, Gerindra: Karena Presiden Gak Ngomong

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro enggan menanggapi sikap partai amanat nasional (PAN) yang tidak ikut dalam wacana DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019 nanti.

Menurut dia, wacana pembentukan Pansus muncul dari masyarakat yang menemukan dugaan adanya kecurangan dan kemudian disambut oleh sejumlah fraksi di DPR RI.

“Sampai hari ini kan wacana dari beberapa fraksi, tinggal nanti setelah reses nanti tinggal di usulkan oleh masing-masing fraksi kalau memang igin membentuk Pansus tim pencari fakta terhadap kecurangan pemilu,” kata Nizar saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (26/4).

“Dan Pansus sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 harus diusulkan lebih dari satu fraksi,” tambahnya.

Kendati demikian, Jurkamnas Prabowo-Sandi ini juga menyayangkan sikap diam Joko Widodo yang saat ini masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia terkait adanya dugaan temuan kecurangan dari pelaksaan pemilu kemarin.

“Yang kita sayangkan hari ini presiden kita ini kan tidak ada bersikap apapun terhadap pelaksaan pemilu yang terjadinya kecurangan secara masif, terstruktur, tersistematis, sadis dan brutal, tidak pernah bersuara. Mestinya dia (presiden) itu harusnya bicara menghimbau ‘wahai kpu, bawaslu kalian harus netral patuhi UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu misalkan atau bantahan,” papar Nizar.

“Kalau begini (diam) kita malu punya presiden gak ngomong kalau pemilu ini misalnya curang atau mencegah kecurangan di tingkat KPPS, PPK sampai berjenjang keatasnya, jangan sampai masyrakat dibuat marah. Kita lihat di medsos, FB, Twitter, IG begitu masifnya masyarakat membuka kecurangan yang tersistematis itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, Nizar menegaskan jika dorongan pembentukan Pansus kecurangan pemilu juga berasal dari desakan masyarakat yang menginginkan pemilu berjalan baik.

“Jadi saya pikir pembentukan Pansus tim pencari fakta kecurangan pemilu itu juga karena desakan masyarakat. Kalau presiden dan pejabatnya sekarang tutup mata, kan malu kita melihat dan mendengarnya karena itu sudah di buka oleh masyarakat,” pungkas dia.