POLITIK

Luruskan Kejanggalan Pemilu, Tim BPN Dukung Wacana Pembentukan TPF

MONITOR, Jakarta – Direktur Materi dan Debat BPN Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mendukung wacana pembentukan tim pencari fakta yang diusulkan masyarakat guna meluruskan segala bentuk kejanggalan terkait proses pemilihan presiden 2019 kemarin.

Sudirman Said, menyarankan agar tim yang nantinya akan bekerja mencari kejanggalan pemilu tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi dan independen dalam bekerja.

“Ketika ada civil society mengusulkan perlunya dibuat TPF (tim pencari fakta) kami menyambut sangat baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh pihak independen yang bisa diberi akses dalam mencari akses,” katanya dalam diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (26/4).

“Dengan senang hati kami akan mendukung tim ini. Kami ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan ini,” tambah mantan Menteri ESDM itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa wacana pembentukan TPF sejauh ini sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah lembaga yang terlibat dalam Pemilu 2019 seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bawaslu sudah mengamini. KPU walaupun belum kompak, tapi sejumlah komisionernya tidak keberatan. Tentunya, hal ini demi rakyat, bangsa, negara yang harus segera dibangun,” sebutnya.

“Kalau tim ini terbentuk, bukan hanya lembaga pemilu terakreditasi, tapi seluruh pihak yang berpartisipasi,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menegaskan bahwa upaya pembentukan terkait wacana TPF ini tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan sementara perhitungan suara pemilu 2019 yang saat ini masih berlangsung.

“Concern kita ini kepada berbagai pengembangan kecurangan yang cenderung mengarah ke terstruktur, sistemik dan massif. Dan ini tidak ada hubungan kita menang atau kalah,” ujar mantan calon gubernur Jawa Tengah itu.

“Ada yang bertanya 02 menang tapi kenapa ribut kecurangan? Itu dua hal yang berbeda, kecurangan ini harus kita address dan benahi, tangani karena kita ingin menjaga kualitas demorkasi kita,” pungkas dia.

Recent Posts

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

4 jam yang lalu

Industri Olahraga Berdaya Saing di Kancah Dunia Meningkat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri alat olahraga dalam negeri karena sektor…

6 jam yang lalu

TNI Bagikan 15.000 Paket Sembako untuk Masyarakat di Monas

MONITOR, Jakarta - Suasana hangat menyelimuti Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025). Di tengah…

8 jam yang lalu

Menag: Ormas Sebagai Instrumen Penting Pemersatu Umat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Islam merupakan instrumen…

9 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Hentikan PSN Kebun Tebu di Merauke yang Rampas Hak Masyarakat Adat

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa proyek…

11 jam yang lalu

Kemenag Dorong Percepatan Ditjen Pesantren, Tertunda dan Diharapkan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong percepatan terbentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Direktur Jenderal…

14 jam yang lalu