PARLEMEN

Pemilu Serentak “Makan” Korban, DPR Bakal Panggil Bawaslu dan KPU

MONITOR, Jakarta – Para politisi Senayan rupanya tak tinggal diam melihat pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang banyak menyisakan persoalan, terutama dengan banyaknya jatuh korban jiwa dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya hingga mencapai ratusan orang.

Para legislator ini pun berencana memanggil pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan yang menjadi wasit pemilu yakni Bawaslu untuk melakukan evaluasi.

“Kami di Komisi II memang berencana memangil dua lembaga itu untuk mengavaluasi semuanya,” ujar anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Rabu (24/4).

Politisi PPP yang merupakan mantan jurnalis ini tak menampik, kalau perhelatan pemilu serentak ini masih banyak kekurangannya. Namun, hal ini tidak membuat penyelenggaraan pemilu 2019 sebagai yang terburuk usai era Reformasi.

“Kalau ada yang bilang pelaksanaan pemilu seretan 2019 ini terburuk pasca-Reformasi. Indikatornya apa? Kalau asal ngomong dan berdasar data satu pihak, tentu tidak fair,” ucapnya.

Wasekjen PPP ini pun mengatakan, kalau pemilu serentak ini baru pertama kalau digelar. Oleh karena sangat dimaklumi kalau masih ada kekurangan disana sini.

“Namanya juga baru pertama kali di laksanakan, wajar dong kalau ada kekurangan. Sebenarnya dari perangkat sudah kita siapkan, misalnya dari aspek regulasi adanya sanksi berlipat terhadap money politic, penguatan lembaga Bawaslu mulai dari kewenangan hingga menempatkan satu pengawas setiap TPS,” pungkasnya.

Recent Posts

Jasa Marga Gelar Temu Pelanggan di Kota Medan Wujudkan Komitmen Melayani Sepenuh Hati bagi Pengguna Jalan Tol

MONITOR, Medan - Dalam rangka mewujudkan pelayanan sepenuh hati bagi pengguna Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa…

6 jam yang lalu

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

9 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Klaster Fesyen dan Kerajinan Tangan Lewat Holding UMKM

MONITOR, Jateng - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem rantai pasok industri…

11 jam yang lalu

Ratusan Peterjun Kostrad Hiasi Langit Kota Pulau Timah

MONITOR, Jakarta - Komandan Batalyon Yonif Para Raider 501/BY Divisi 2 Kostrad Letkol Inf I…

13 jam yang lalu

Penghasilan Rp100 Juta Terima Subsidi BPJS, DPR Dorong Pemutakhiran Data PBI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti temuan adanya peserta…

14 jam yang lalu