PEMERINTAHAN

Pemerintah Pastikan Beri Santunan KPPS, Ini Kata Moeldoko

MONITOR, Jakarta – Pihak pemerintah memastikan akan memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugas. Kepastian pemberian santinan tersebut di sampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dikatakan Moeldoko, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemberian santunan yang akan diberikan kepada keluarga dari petugas KPPS yang meninggal dunia tersebut.

“Kami semua sudah berkordinasi soal bantuan ini. Dana dari Kemenkeu sedang dibicarakan,” kata Moeldoko di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4).

Lalu berapa besaran dana santunan yang akan diberikan?

“Untuk besarannya belum tahu. Tapi yang jelas untuk petugas KPPS yang sakit menggunakan BPJS Kesehatan,” jawab Moeldoko.

Menyinggung banyak pihak yang mengharapkan Pemilu 2019 di evaluasi.

Dikatakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangan) ini, semua akan dibicarakan oleh para pemangku jabatan.

“Ya, memang banyak yang minta di evaluasi. Silahkan saja. Ini kan keputusan politik nanti dibicarakan di level pengambil kebijakan,” tandasnya.

Di sisi lain, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan memberi gelar secara formal kepada petugas KPPS yang meninggal.

“Saya kira untuk hal ini kewenangan KPU lah,” pungkasnya.

Recent Posts

Bertambah Lagi, DEB Hadir di Indramayu Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…

56 menit yang lalu

Mentan Jelajahi Tiga Provinsi dalam Satu Hari Demi Swasembada Pangan

MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…

1 jam yang lalu

Jasa Marga Paparkan Kesiapan Pelayanan Operasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam Kunjungan Wamen PU

MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…

1 jam yang lalu

Rapat DPR Bersama KKP, Arif Rahman: Implementasi PIT Belum Optimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…

2 jam yang lalu

Pengamat: Peran PGN Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945

MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…

2 jam yang lalu

Seleksi Petugas Haji 2025, Kemenag Pastikan Terbuka dan Fair

MONITOR, Jakarta - Seleksi Petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M…

3 jam yang lalu