FMMBI Berharap Proses Pemilu Tak Diwarnai Kecurangan

MONITOR, Jakarta – Besok, 17 April, seluruh masyarakat negeri ini menggelar acara demokrasi untuk menentukan arah nasib bangsa ini. Banyak harapan yang terlontar demi suksesnya perhelatan pesta demokrasi ini. Harapan itu salah satunya datang dari Forum Musyawarah Majelis Bangsa Indonesia (FMMBI).

Digawangi oleh politisi dan aktivis lintas agama seperti Ahmad Yani, Habib Muhsin Ahmad Alatas, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Djoko Edhi Abdurrahman, Andi Dwi Saputra, dan Andrianto, FMMBI mengharapkan proses Pemilu bisa benar-benar luber dan jurdil tanpa ada kecurangan.

“Dugaan terjadinya kecurangan pelaksanaan pencoblosan di luar negeri sangat kasat mata. Oleh karena itu kecurangan yang terjadi di luar negeri tersebut tak terjadi di dalam negeri” ungkap salah seorang anggota FMMBI yang juga politisi Partai Bulan Bintang Ahmad Yani.

Dikatakan Yani, dengan adanya ke khawatiran kecurangan tersebut, FMMBI yang didalamnya terdiri dari lintas agama, tokoh masyarakat, Purnawirawan TNI dan Polri menyatakan sikap. Yang isinya :

1. Penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan terjadinya kecurangan dalam bentuk apapun, karena kecurangan itu mencederai nilai-nilai demokrasi
2. Mendesak kepada KPU dan Bawaslu RI untuk bersikap netral melaksanakan tugas fan wewenangnya, tanpa intervensi dari pihak manapun
3. Meminta kepada lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum untuk menjaga netralitas dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan
4. Mendesak KPU dan Bawaslu RI untuk menyelesaikan kasus pencoblosan surat suara yang terjadi di Malaysia karena hal itu merupakan pelanggaran fan penghinaan terhadap demokrasi, serta mencoreng nama Indonesia di mata dunia
5. Meminta kepada penyelenggara Pemilu u tuk meindak money politics yang terjadi tanpa pandang bulu
6. Mendesak kepada penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan masalah DPT sesegara mungkin agar tidak terjadi manipulasi data pemilih
7. Meminta penyelenggra Pemilu dan masyarakat untuk mengawasi ketat lembaga survei yang melakukan quick count agar tidak terjadi manipulasi. Selain itu, lembaga survei yang melaksanakan quick count harus melakukan transparansi lokasi sampel yang diambil
8. Apabila tuntutan itu tidak diindahkan, maka jangan salahkan rakyat apabila terjadi gerakan people power masyarakat sipil untuk menuntut Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil)

“Jadi sikap kami jelas tak ingin pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 diwarnai dengan kecurangan. Kecurangan-kecurangan itu harus ditindak tegas karena merupakan kejahatan terhadap demokrasi,” kata Yani di Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Sementara, Dewan Pembina Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Habib Muhsin Ahmad Alatas menegaskan, pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 menjadi penentu nasib bangsa Indonesia ke depan.

“Kita ingin bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan kuat, bebas dari intervensi,” terang Muhsin.

Ia menambahkan, FMM Bangsa Indonesia merupakan sebuah perhimpunan politik makro kebangsaan yang menaruh kepedulian besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pernyataan sikap ini menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai aktivis, tokoh masyarakat, hingga purnawirawan TNI dan Polri. Terjadinya penyimpangan dengan konspirasi yang luar biasa harus ditolak dan dilawan,” pungkasnya.