Terancam Gagal UN, Pemerintah Didesak Fasilitasi Pelajar Papua di Tenda Darurat

1008
KPAI melansir sejumlah kasus dalam catatan tahunan 2018

MONITOR, Jakarta – Kurang lebih 200-an dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN). Ratusan anak atau pelajar asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018. Dari informasi yang diperoleh KPAI, pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti USBN dan UN di ibu
kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga.

“Sejak peristiwa kekerasan tersebut, anak-anak bersekolah di sekolah darurat,” kata Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/4/2019).

Atas masalah ini, KPAI meminta pemerintah memastikan hak anak-anak di wilayah terdampak gempa untuk mengikuti USBN maupun UNBK meski dengan kondisi darurat atau dalam pemulihan akibat bencana.

“KPAI sudah mengingatkan Kemdikbud RI dan Kemenag RI, bahwa anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat, maka saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi mereka, karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat maksimal mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa lain yang sekolah tidak berada di lokasi bencana,” terang Retno.

Retno juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memikirkan cara mengantisipasi agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN meski dengan kondisi darurat, misalnya dengan UN berbasis kertas, bukan computer (UNBK).

“Anak-anak yang wilayahnya terdampak bencana langsung dan peristiwanya baru saja terjadi, seperti bencana di Sentani (Papua), maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat wajib mengantisipasi kondisi tersebut agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN sebaiknya berbasis kertas, mengingat UNBK pasti sulit dilaksanakan secara teknis,” tegasnya.