PEMERINTAHAN

Kemendes: Pengelolaan Dana Desa di Bali Salah Satu yang Terbaik di Indonesia

MONITOR, Bali – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, pengelolaan dana desa di Provinsi Bali adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Untuk itu, Provinsi Bali patut menjadi daerah percontohan terkait pengelolaan dana desa.

“Saatnya Bali mengajarkan kepada Indonesia tentang pengelolaan dana desa,” ujarnya pada Sosialisasi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3).

Terkait pengawasan, Anwar mengatakan, Kemendes PDTT telah bekerjasama dengan stakeholder termasuk Kejaksaan Agung. Untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung pun aktif melakukan sosialisasi tentang pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa di berbagai daerah termasuk Bali.

“Pertama di Yogyakarta yang melibatkan Kejati DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian putaran kedua dilaksanakan di Sumatera Utara Medan melibatkan 3 Kejati, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ketiga yang dilaksanakan sekarang ini melibatkan lebih besar lagi, yakni 5 Kejati, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. April nanti akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Terkait dana desa, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Provinsi Bali telah membentuk sekretariat bersama khusus menangani dana desa. Sekretariat tersebut mewakili berbagai stakeholder mulai dari sisi sosialisasi, pembinaan, pengawasa, hingga advokasi hukum.

“Komposisi inilah yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa di bali,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dana desa di Provinsi Bali telah digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnyta, hampir semua BUMDes di Provinsi Bali mampu berjalan dengan semarak dan cepat.

“Untuk BUMDes semarak dan progress sangat baik. Hampir semua BUMDes maju cepat mendorong ekonomi desa,” ungkapnya.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

2 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

2 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

3 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

5 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

6 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

6 jam yang lalu