MONITOR, Bandung – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para kepala daerah agar dalam perencanaan pembangunan di daerahnya mempertimbangkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang disampaikan dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah- Mitra Praja Utama (FKD-MPU), di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/3).
“Untuk mematuhi tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan, apalagi Lampung sampai NTT ini barisan-barisan provinsi yang berisiko tinggi bencana atau area rawan bencana, maka perencanaan anggaran di daerah harus ada alokasi untuk penanggulangan bencana. Sedikitpun harus dialokasikan, seandainya terjadi bencana ditangani lebih dahulu,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo mengutip pernyataan Presiden.
Tjahjo menjelaskan, Presiden juga menekankan agar melibatkan akademisi dan pakar kebencanaan dalam mengkaji dan menganalisis potensi bencana agar mampu memprediksi ancaman bencana sehingga daerah mampu mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.
“Setidaknya masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota yang rawan bencana, perlu memiliki ahli/juru bicara yang memberikan pemahaman/edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana sehingga masyarakat siap,” kata Tjahjo.
Gubernur, lanjut Presiden sebagaimana disampaikan Mendagri, otomatis menjadi komandan satuan tugas pada saat kejadian bencana. Pangdam, Kapolda menjadi wakil satuan tugas untuk membantu gubernur, selanjutnya bupati/wali kota menjadi sub satuan tugas di tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, Jokowi juga menekankan perlunya setiap daerah, khususnya daerah yang rawan bencana, membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini melalui warning system secara terpadu antara pusat dan daerah yang berbasis rekomendasi serta masukan hasil penelitian dan kajian dari para akademisi serta para pakar kebencanaan.
Selain itu, setiap daerah perlu melakukan edukasi kebencanaan dengan memberikan pemahaman mulai dari potensi setiap wilayah bencana sampai pada antisipasi menghadapi bencana.
“Seluruh daerah terutama daerah rawan bencana sampai pada tingkat masyarakat, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota harus secara terpadu dalam upaya menyampaikan edukasi kebencanaan ini,” terang Tjahjo.
