SUMATERA

Perjuangkan UU Provinsi Kepulauan, Masyarakat Kepri Dukung Penuh Abdul Basyid Has

MONITOR, Batam – Komitmen Abdul Basyid Has untuk memperjuangkan percepatan pengesahan Undang-undang Provinsi Kepulauan, direspon positif oleh masyarakat Kepri. Salah satunya oleh organisasi kemasyarakatan Kepri Berdikari, hal tersebut disampaikan oleh Masrizal.

“Sebagai provinsi yang luas lautan lebih besar daripada daratan, Undang-undang Provinsi Kepulauan menjadi sangat penting bagi Kepri. Mandeknya proses legislasinya selama bertahun-tahun harus segera dipercepat. Komitmen Pak Abdul Basyid Has untuk memperjuangkan hal tersebut sangat disambut dan didukung penuh oleh masyarakat Kepri,” ucap Masrizal saat diwawancarai di Batam, Senin (25/3/2019).

Undang-Undang Provinsi Kepulauan sendiri sudah menjadi prolegnas sejak tahun 2017, namun hingga masa sidang terakhir DPR RI periode 2014-2019 belum ada tanda-tanda akan disahkan. Undang-Undang tersebut penting untuk provinsi-provinsi yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan demi pemerataan pembangunan.

Sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Kepri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Basyid Has mengangap kehadiran payung hukum dalam pengelolaan provinsi kepulauan sangat penting dan akan dijadikan prioritas perjuangan, mengingat sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni, serta keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

Masrizal menambah perlu ada dorongan dari Anggota DPR RI yang berasal dari daerah Kepulauan. Luas daratan Kepri hanya 4 persen dengan jumlah pulau mencapai 1796, maka tidak adil kalau Dana Alokasi Umum (DAU) hanya didasarkan pada luas daratan semata.

“Besar harapan masyarakat kepulauan, terkhusus Kepri kepada pak Abdul Basyid Has untuk memperjuangkan Undang-undang tersebut. Masyarakat Kepri sangat mendukung Pak Basyid untuk jadi perwakilan mereka di DPR RI,” tutupnya.

Recent Posts

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

2 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

2 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

3 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

4 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

13 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

13 jam yang lalu