POLITIK

Jubir Prabowo-Sandi Keberatan Pemberitaan Pilpres Tidak Berimbang

MONITOR, Jakarta – Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzal Simanjuntak mengaku pihaknya sangat dirugikan oleh pemberitaan Metro TV, sebagai salah satu media resmi penyelenggara debat keempat. Dimana, Dahnil menilai siaran pemberitaan tidak berimbang.

Dahnil mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat keberatan secara resmi kepada media yang bersangkutan.

“Kami sudah melayangkan surat keberatan secara resmi terkait dengan Metrotv sebagai salah satu media resmi penyelenggara Debat ke 4,” kata Dahnil Anzar, Kamis (20/3) malam.

Lebih jauh ia menjelaskan, sikap keberatan tersebut sesungguhnya didasari atas surat KPI yang menyatakan ada potensi pelanggaran keadilan dan proporsionalitas pemberitaan.

“Keberatan kami didasari surat KPI yang menyatakan ada potensi pelanggaran keadilan dan proporsionalitas pemberitaan terkait dengan Capres 01 dan 02,” tegasnya.

Recent Posts

DPR RI Apresiasi Capaian Kementerian UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari Komisi VII…

1 jam yang lalu

Menag di Al-Azhar Kairo: Merusak Lingkungan Menyimpang dari Tujuan Ibadah

MONITOR, Kairo - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan…

2 jam yang lalu

Alissa Wahid Tekankan Petugas Haji Layani Jemaah Lansia dan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Menjalankan ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik menuju Tanah Suci, melainkan puncak…

4 jam yang lalu

Itjen Kemenag Kawal Ketat Pembangunan 271 KUA Lewat Dana SBSN 2026

MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terus memperkuat pengawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA)…

7 jam yang lalu

DPR Minta UMKM Digendong Jadi Pelaksana Utama Program BGN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan perlunya kehadiran dan…

12 jam yang lalu

Dugaan Kebocoran Data Instagram, DPR: Tak Cukup Hanya Klarifikasi!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mendorong pemerintah melakukan investigasi…

15 jam yang lalu