PERISTIWA

Aliansi Petani Anti Politisasi Adukan LSM PATAKA ke Mabes Polri

MONITOR, Jakarta – Aliansi Petani Anti Politisasi mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menolak adanya Lembaga Swadaya masyarakat Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) dan lainnya yang disinyalir melakukan politisasi petani, Jumat (19/3). Namun sebelum ke Kementan, organisasi ini paginya menggelar aksi di Mabes Polri sekaligus menyampaikan delik pengaduan agar dilakukan penindakan secara serius.

“Kami tidak ingin LSM mengatasnamakan petani dan memprovokasi publik demi kepentingan mereka dan para mafia pangan yang menungganginya. Ini bentuk tindakan kriminal. Jadi harus dilawan sekalipum darah dan nyawa taruhannya,” demikian ditegaskan Jenderal Lapangan aksi, Randi Ohaoung.

Randi menyebutkan PATAKA bersama LSM lainnya mengagendakan Rembug Petani Peternakan Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019. Rembug ini diadakan atas dasar pemerintah melakukan kebohongan data pangan dan kebijakan pemerintah tidak membangkitkan sektor pertanian itu sendiri.

Aliansi Petani Anti Politisasi saat menggelar aksi di halaman Mabespolri

“Terkait dengan adanya agenda tersebut, Aliansi Petani Indonesia dengan tegas menolak. Kami akan berusaha melakukan tindakan hukum, bahwa sebelum tanggal 21 Maret 2019 polisi harus menindak LSM yang mengatasnamakan dirinya PATAKA melakukan provokasi atau fitnah adudomba kepada sesama petani,” ucapnya.

Secara lengkapnya, Randi mengungkapkan tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar di Mabes Polri yakni, pertama, mendesak pemerintah khususnya Polri agar membatalkan Rembug Petani-Peternak Indonesia yang akan diadakan oleh LSM yang tergabung dalam PATAKA dan organisasi lainnya yang diagendakan pada tanggal 21 Maret 2019 di TMII Jakarta Timur, karena diindikasi menyebar fitnah dan adu domba serta mempolitisasi petani.

“Kedua, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut keterkaitan mafia pangan yang terlibat dalam rembug tersebut,” katanya.

Ketiga, mendesak Satgas pangan Mabes Polri Untuk menangani langsung keterlibatan para mafia pangan. Keempat, stop Politisasi Petani dan Peternak

“Kelima, usut tuntas LSM Ilegal penyebar HOAX yang tergabung dalam rembug,” terangnya.

“Keenam, mendukung Kinerja Pemerintah di sektor pangan untuk kesejahteraan Petani dan rakyat Indonesia,” pintnya.

Adapu sejumlah anggota yang tergabung di dalam Aliansi Petani Indonesia berkumpul di halaman belakang gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan sejak pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Petani Anti Politisasi tersebut adalah MAPPAN Indonesia ( Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Petani dan Peternak Indonesia (MP3I), Forum Peternak Rakyat Bogor-Depok, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PAM NU (Petani Muda NUsantara), dan Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB).

Recent Posts

Nasaruddin Umar Fokus Membantu Presiden sebagai Menteri Agama

MONITOR, Jombang — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan tugas membantu…

1 hari yang lalu

Pasangin Resmi Meluncur, Bangun dan Renovasi Rumah Kini Lebih Praktis dalam Satu Platform

MONITOR, Jakarta — Membangun rumah impian kerap menjadi proses yang kompleks. Mulai dari menentukan desain,…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana di Sumatera

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk mengawal pemulihan…

2 hari yang lalu

Rektor UIN Jakarta: Pengamanan Aset TKIP-SDIP Pamulang Adalah Mandat Negara, KBM Dijamin Aman

MONITOR, Tangerang Selatan – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama tim kuasa hukum menggelar konferensi pers…

2 hari yang lalu

Jelang Muktamar NU ke-35, JATMAN Gelar Istighatsah dan Manaqib Kubro di Tambakberas

MONITOR, Jombang – Ribuan jamaah thariqah berkumpul di Pondok Pesantren Al-Amanah 2 Bahrul Ulum, Tambakberas,…

2 hari yang lalu

Kemnaker Usulkan Penguatan Pedoman Kesempatan Kerja Inklusif ASEAN

MONITOR, Bangkok — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan penguatan pedoman kesempatan kerja inklusif di kawasan ASEAN…

3 hari yang lalu