PERISTIWA

Aliansi Petani Anti Politisasi Adukan LSM PATAKA ke Mabes Polri

MONITOR, Jakarta – Aliansi Petani Anti Politisasi mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menolak adanya Lembaga Swadaya masyarakat Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) dan lainnya yang disinyalir melakukan politisasi petani, Jumat (19/3). Namun sebelum ke Kementan, organisasi ini paginya menggelar aksi di Mabes Polri sekaligus menyampaikan delik pengaduan agar dilakukan penindakan secara serius.

“Kami tidak ingin LSM mengatasnamakan petani dan memprovokasi publik demi kepentingan mereka dan para mafia pangan yang menungganginya. Ini bentuk tindakan kriminal. Jadi harus dilawan sekalipum darah dan nyawa taruhannya,” demikian ditegaskan Jenderal Lapangan aksi, Randi Ohaoung.

Randi menyebutkan PATAKA bersama LSM lainnya mengagendakan Rembug Petani Peternakan Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019. Rembug ini diadakan atas dasar pemerintah melakukan kebohongan data pangan dan kebijakan pemerintah tidak membangkitkan sektor pertanian itu sendiri.

Aliansi Petani Anti Politisasi saat menggelar aksi di halaman Mabespolri

“Terkait dengan adanya agenda tersebut, Aliansi Petani Indonesia dengan tegas menolak. Kami akan berusaha melakukan tindakan hukum, bahwa sebelum tanggal 21 Maret 2019 polisi harus menindak LSM yang mengatasnamakan dirinya PATAKA melakukan provokasi atau fitnah adudomba kepada sesama petani,” ucapnya.

Secara lengkapnya, Randi mengungkapkan tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar di Mabes Polri yakni, pertama, mendesak pemerintah khususnya Polri agar membatalkan Rembug Petani-Peternak Indonesia yang akan diadakan oleh LSM yang tergabung dalam PATAKA dan organisasi lainnya yang diagendakan pada tanggal 21 Maret 2019 di TMII Jakarta Timur, karena diindikasi menyebar fitnah dan adu domba serta mempolitisasi petani.

“Kedua, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut keterkaitan mafia pangan yang terlibat dalam rembug tersebut,” katanya.

Ketiga, mendesak Satgas pangan Mabes Polri Untuk menangani langsung keterlibatan para mafia pangan. Keempat, stop Politisasi Petani dan Peternak

“Kelima, usut tuntas LSM Ilegal penyebar HOAX yang tergabung dalam rembug,” terangnya.

“Keenam, mendukung Kinerja Pemerintah di sektor pangan untuk kesejahteraan Petani dan rakyat Indonesia,” pintnya.

Adapu sejumlah anggota yang tergabung di dalam Aliansi Petani Indonesia berkumpul di halaman belakang gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) Kementan sejak pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Petani Anti Politisasi tersebut adalah MAPPAN Indonesia ( Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Petani dan Peternak Indonesia (MP3I), Forum Peternak Rakyat Bogor-Depok, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PAM NU (Petani Muda NUsantara), dan Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB).

Recent Posts

AKLP Soroti Dampak Impor 105 Ribu Pick-Up India bagi Industri Kaca

MONITOR, Jakarta - Rencana kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau Completely…

1 jam yang lalu

Usai Terima Laporan Kenaikan, Mentan Amran Sidak Pasar, Harga Langsung Turun 15 Ribu

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung turun ke lapangan usai menerima…

3 jam yang lalu

Wujud Empati, Panglima TNI Hadir Kuatkan Keluarga Prajurit Marinir yang Gugur

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana…

5 jam yang lalu

Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG, Kemenag: Penyalurannya Sesuai Syariat untuk Delapan Asnaf

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

6 jam yang lalu

Kasum TNI Tegaskan Peran Berkelanjutan TNI dalam Penanganan Bencana di Sumatra

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa…

8 jam yang lalu

DPR Soroti Kontrak Rp24,66 Triliun Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti kontrak pengadaan kendaraan…

9 jam yang lalu