PEMERINTAHAN

Mendes PDTT: Siskeudes Cukup Efektif Bantu Akunting Dana Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan akunting dana desa. Hal tersebut dikatakan saat rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Kantor DPR RI Jakarta, Senin (18/3).

“Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih complicated (rumit) dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entry saja,” ujarnya.

Menurutnya, saat pertama disalurkan dana desa pada 2015 lalu telah menimbulkan permasalahan banyaknya kepala desa yang tidak memahami sistem keuangan pemerintah. Di sisi lain, mereka dituntut untuk mengelola anggaran dana desa yang jumlahnya cukup signifikan.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo mengikuti rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ( BAKN) DPR membahas pengelolaan dana desa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: Mugi/Kemendes PDTT)

“Awalnya banyak kepala desa yang belum tahu soal keuangan pemerintahan. Misalnya yang paling simpel adalah banyak kepala desa yang tidak faham soal pajak,” ujarnya.

Meski demikian, menurutnya, pengelolaan administrasi keuangan dana desa semakin mengalami perbaikan setiap tahunnya. Bahkan, keberhasilan dana desa telah menjadi sorotan bank dunia dan IFAD untuk menjadi contoh pengembangan desa di negara lainnya.

“Jalan-jalan di desa sekarang sudah mulai bagus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana mengatakan, Siskeudes adalah aplikasi yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian keuangan pemerintahan tingkat desa. Siskeudes tersebut dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri yang telah diterapkan sejak November 2015.

“Penerapan Siskeudes sampai Desember 2018 sudah 93 persen desa atau pada 95 persen kabupaten/kota yang mendapatkan dana desa. Jadi cukup masif memang pengaplikasiannya. Penerapannya dipantau langsung oleh Komisi 11 (DPR RI), bahkan ikut saat workshop di 101 titik kabupaten/kota dan dievaluasi langsung oleh DPR RI,” ujarnya.

Recent Posts

Mahasiswa UNIDA Gontor Sukses Wujudkan Wisata Lebah Digital Pertama di Indonesia

MONITOR, Ponorogo - Sebuah gagasan sederhana di tangan mahasiswa berubah menjadi karya besar yang menginspirasi.…

6 menit yang lalu

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Catat Kenaikan PNBP Signifikan di 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian gemilang dalam penerimaan negara bukan…

46 menit yang lalu

Pemerintah Dorong IKM Pangan Penuhi Standar Produksi Bersih dan Aman

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya…

4 jam yang lalu

Menag: Kesantunan Lahir dari Pesantren dan Lembaga Keagamaan di Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kesantunan dan keramahan bangsa Indonesia…

6 jam yang lalu

KMA 1543 Tahun 2025 Terbit, BLU UIN Jakarta Resmi Kelola Satuan Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1543…

14 jam yang lalu

Wamen UMKM Tekankan Pentingnya Legalitas Agar Skala Usaha Berkembang

MONITOR, Banten - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya…

14 jam yang lalu