PEMERINTAHAN

Mendes PDTT: Siskeudes Cukup Efektif Bantu Akunting Dana Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan akunting dana desa. Hal tersebut dikatakan saat rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Kantor DPR RI Jakarta, Senin (18/3).

“Siskeudes sangat membantu. Karena sistem keuangan kita ini jauh lebih complicated (rumit) dibandingkan sistem keuangan perusahaan multinasional. Siskeudes tinggal entry saja,” ujarnya.

Menurutnya, saat pertama disalurkan dana desa pada 2015 lalu telah menimbulkan permasalahan banyaknya kepala desa yang tidak memahami sistem keuangan pemerintah. Di sisi lain, mereka dituntut untuk mengelola anggaran dana desa yang jumlahnya cukup signifikan.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo mengikuti rapat kerja dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ( BAKN) DPR membahas pengelolaan dana desa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: Mugi/Kemendes PDTT)

“Awalnya banyak kepala desa yang belum tahu soal keuangan pemerintahan. Misalnya yang paling simpel adalah banyak kepala desa yang tidak faham soal pajak,” ujarnya.

Meski demikian, menurutnya, pengelolaan administrasi keuangan dana desa semakin mengalami perbaikan setiap tahunnya. Bahkan, keberhasilan dana desa telah menjadi sorotan bank dunia dan IFAD untuk menjadi contoh pengembangan desa di negara lainnya.

“Jalan-jalan di desa sekarang sudah mulai bagus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana mengatakan, Siskeudes adalah aplikasi yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian keuangan pemerintahan tingkat desa. Siskeudes tersebut dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri yang telah diterapkan sejak November 2015.

“Penerapan Siskeudes sampai Desember 2018 sudah 93 persen desa atau pada 95 persen kabupaten/kota yang mendapatkan dana desa. Jadi cukup masif memang pengaplikasiannya. Penerapannya dipantau langsung oleh Komisi 11 (DPR RI), bahkan ikut saat workshop di 101 titik kabupaten/kota dan dievaluasi langsung oleh DPR RI,” ujarnya.

Recent Posts

KPI Pusat dan FIKOM UP Perkuat Pengawasan Konten Media di Era Digital

MONITOR, Jakarta - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (UP) menyelenggarakan Seminar bertajuk “Pengawasan Konten Media:…

32 menit yang lalu

Jasa Marga Sampaikan Duka dan Pastikan Penanganan atas Insiden Kecelakaan Bus di KM 419 A Ruas Tol Batang–Semarang

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan rasa duka yang mendalam…

9 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Himbau Masyarakat Untuk Manfaatkan Diskon Tarif Tol 20 Persen di 8 Ruas Strategis yang Berlaku Mulai Hari Ini

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menyampaikan pemberlakuan…

12 jam yang lalu

Dwikorita Nilai Penanganan Bencana Sumatra Hadapi Kesenjangan dan Kompleksitas Risiko

MONITOR, Yogyakarta - Pakar kebencanaan yang juga Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah…

12 jam yang lalu

Wujudkan Kampus Inklusif, Kemenag Resmi Luncurkan PMB PTKIN 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia resmi meluncurkan tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi…

14 jam yang lalu

Hari Ibu ke-97, Meneguhkan Profesionalisme Perempuan di Jantung Negara

MONITOR, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan Upacara Peringatan ke-97 Hari Ibu Tahun 2025 yang…

15 jam yang lalu