Golkar Tetap Yakin, Bebasnya Aisyah Berkat Diplomasi Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Wasekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, WNI Siti Aisyah tidak mungkin bebas tanpa ada pendampingan hukum dan diplomasi dari pemerintah Indonesia. Ia meyakini, bebasnya Siti Aisyah bukan murni kemurahan hati pemerintah Malaysia.

Hal ini diungkapkan Ace, sekaligus membantah pernyataan Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut pemerintah klaim melobi Malaysia.

“Apakah ini murni kemurahan hati Malaysia? Tentu tidak mungkin dapat terjadi jika tanpa pendampingan hukum dan diplomasi pemerintah Indonesia. Tentu saja Malaysia hormati Indonesia sebagai saudara serumpun dan mitra strategis. Maka, tidak mungkin mereka akan menghukum WNI yang sebenarnya tidak bersalah,” tegas Ace Hasan, Kamis (14/3).

Terkait pernyataan PM Mahathir bahwa pembebasan Siti adalah murni proses hukum, Ace tak sepenuhnya menyalahkan. Sebab, segala upaya diplomasi Indonesia, advokasi, pendampingan, penunjukan pengacara ahli di Malaysia oleh pemerintah Indonesia itu pun proses hukum yang sah dan diakui di Malaysia.

Lagi-lagi politikus asal Pandeglang ini tidak menyalahkan sikap Mahathir. Sebaliknya, ia justru menyalahkan pernyataan Dahnil dan BPN Prabowo-Sandi yang terus memojokkan pemerintah terutama Jokowi.

“Tidak ada yang salah dalam pernyataan PM Mahatir, pun pemerintah Indonesia. Yang salah itu pernyataan Dahnil dan BPN Prabowo Sandi yang cenderung menyudutkan pemerintah bahkan memfitnah jika Presiden Jokowi mengklaim sekaligus mempermalukan pemerintah Malaysia dalam kasus ini,” tegasnya.