POLITIK

Politikus PDIP: Perempuan Harus Mandiri untuk Terjun di Dunia Politik

MONITOR, Jakarta – Tingkat partisipasi perempuan di kancah politik masih sangat minim. Hal itu dikatakan Politikus muda PDIP Ulfah Mawardi, saat membincang diskusi bertema ‘Menjaring Calon Legislatif yang Memperjuangkan Agenda Pemajuan Hak-hak Perempuan’ yang diselenggarakan Immawati DPD IMM DKI Jakarta.

Ulfah mengatakan, kontestasi politik di Indonesia masih didominasi oleh pemilik kuasa. Misalnya, masih ada relasi dengan politik dinasti dan hubungan kekerabatan.

“Partisipasi perempuan di politik masih cenderung karena dinasti,yang mencalonkan biasanya istri walikota, anak bupati dan birokrat,” papar Ulfah Mawardi di kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Sabtu (9/3) lalu.

Ulfah yang merupakan Wasekjen Kowani ini mengatakan, untuk terjun ke dunia politik, perempuan membutuhkan keberanian yang cukup tinggi. Sebab, kualitas diri mereka akan menentukan sikap mereka dalam membuat berbagai peraturan atau kebijakan, utamanya yang berpihak pada perempuan.

“Karena memang keberanian dan tingkat kualitas perempuan untuk maju menjadi caleg itu dibutuhkan. Baik di parlemen atau di parpol itu mereka (perempuan) harus berani,” tegas Ulfah.

“Fungsinya apa? Kualitas perempuan itu menjadi penting bagi kita, seperti kemandirian perempuan. Sehingga, dengan kualitas dan kemandirian inilah yang nantinya akan mewujudkan sebuah tatanan demokratisasi yang bersih,” tambah Ulfah, yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 ini.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

6 jam yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

12 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

12 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

13 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

14 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

14 jam yang lalu