POLITIK

Persoalan Ekonomi Dongkrak Elektabilitas Prabowo-Sandi?

MONITOR, Jakarta – Persoalan ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, dinilai menjadi penyebab merangkaknya elektabilitas Prabowo-Sandi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Survei dan Poling Indonesia (SPIN) Igor Digantara.

Menurut Igor, dari survei yang dikeluarkannya eletabilitas pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengejar elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dengan hasil selisih 8 persen.

“Pasangan Jokowi-Ma’ruf masih unggul 49 persen sementara Prabowo-Sandi 41 persen, sisanya 10 persen belum menjawab. Dan persoalan ekonomi yang menjadi penyebab elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi terus merangkak naik,”jelas Igor.

Dibeberkan Igor, dari survei SPIN, momentum terpenting semakin mengecilnya jarak elektabilitas kedua pasangan calon ini adalah adanya persepsi publik soal ekonomi yang belum membaik dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.

Dengan pertanyaan tertutup, saat responden ditanya tiga hal yang paling mengkhawatirkan mereka terkait kondisi umum akhir-akhir ini, maka persoalan lapangan kerja dan pengangguran menempati urutan teratas (68%), disusul naiknya harga-harga kebutuhan pokok (64%), serta korupsi (52%). Sementara untuk dua hal yang paling mengkhawatirkan terkait masalah ekonomi,73% menjawab naiknya harga-harga kebutuhan pokok, diikuti oleh masalah lapangan kerja dan
pengangguran sebanyak 44 %. Ada 59% responden yang mengatakan bahwa harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya meningkat, sedangkan 37% menjawab sama saja (tidak berubah), dan hanya 4% yang menjawab harga turun.

“Kondisi keuangan masyarakat dalam dua tahun belakangan ini bisa dibilang juga tidak membaik. Salah satu contohnya adalah soal uang tambahan yang bisa ditabung. Yang menjawab lebih sedikit ada 44%, sama saja (41%), lebih banyak 13%, dan yang menjawab tidak tahu 2%. Ini artinya, kebijakan dalam bidang ekonomi pemerintahan Jokowi belum meningkatkan kondisi ekonomi individu.
Hanya 18% yang menyebutkan bahwa mereka mempunyai lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari,”bebernya.

Sebagian besar menyebutkan bahwa mereka punya lebih sedikit uang atau sama saja
dibandingkan dua tahun lalu.

Hasil survei SPIN pun menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi dan pemberdayaan masih merupakan kendala terbesar bagi rakyat Indonesia. Masyarakat masih belum merasakan kehadiran
pemerintah dalam mendukung pemberdayaan.

“Walaupun 45% merasa cukup didukung, namun hanya 11% yang merasa sangat didukung, 30% sedikit didukung, 12% merasa sama sekali tidak didukung,”tandasnya.

Survey SPIN dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018 – 08 Januari 2019 melibatkan 1213 responden dan menggunakan metode Multistage random sampling, Margin of error sebesar 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Recent Posts

Ekspor Produk Kulit Naik 8 Persen, Kemenperin Optimalkan Sentra IKM di Jogja

MONITOR, Jakarta - Pemerintah terus memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)…

2 menit yang lalu

Dua Hari Libur Panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus, Jasa Marga Catat 313 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 313.695 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek…

5 jam yang lalu

Gelar Bimbingan Manasik Haji Nasional, Kemenag Raih Rekor MURI

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terselenggaranya Bimbingan…

7 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Palestina, Puan Sampaikan Dukungan RI Tak Pernah Surut

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Fattouh…

8 jam yang lalu

Mentan: Wapres Gibran Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Beras dan Korupsi, Teguran Terjadi di Masa Lalu

MONITOR, Makassar – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidatonya…

8 jam yang lalu

100.000 Visa Haji Reguler Terbit, Jemaah Masuk Asrama 1 Mei

MONITOR, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan…

17 jam yang lalu