MONITOR, Batam – Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat harus dibarengin dengan pembangunan administrasi yang mendukung pemanfaatannya. Sebagai jantung perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Batam harus mampu merespon tantangan zaman dalam pengelolaanya.
Hal senada diutarakan Tokoh Kepri, Abdul Basyid Has yang menyebutkan sudah saatnya tata kelola pemerintahan kota dilaksanakan dengan prinsip good governance. Dimana masyarakat dapat mengakses dengan mudah apapun yang mereka butuhkan dalam mengembangkan diri dan menuju kemajuaan, terutama berkaitan dengan hal-hal administrasi.
“Perkembangan zaman harus direspon dengan baik, jika tidak ingin jadi bumerang untuk kita. Maka sudah saatnya hadir kebijakan integrasi pengelolaan Kota Batam yang berbasis teknologi informasi, pada dasarnya sudah banyak kota-kota diseluruh dunia yang menerapkannya. Tidak ada kata terlambat untuk adaptasi hal tersebut di Batam, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan para investor,” kata Abdul Basyid Has saat dimintai komentar di Batam pada Selasa (26/2/2019).
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kepri tersebut menambahkan selain untuk mewujudkan good governance, program Batam smart city juga akan meningkatkan kualitas demokrasi. Pasalnya pemerintah dan masyarakat interaksinya akan bersifat dua arah, dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik akan meningkat.
“Perlu kerjasama semua pihak agar gagasan tersebut benar-benar terwujud, dan kita akan mengoptimalkan potensi anak-anak muda Kepri dalam mewujudkannya,” tutupnya.
