Menangkan Jokowi, Bos Puskaptis Tuding Delapan Lembaga Survei Bohongi Publik dan TKN

MONITOR, Jakarta – Perang lembaga survei menjelang pencoblosan pilpres 17 April mendatang mulai terasa. Ini dibuktikan oleh pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid.

Husin mengatakan, kalau delapan lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan dua lembaga survei dari Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI), diduga telah membohongi publik dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

“Sejak enam bulan lalu hasil survei 8 lembaga survei itu selalu menempatkan pasangan capres-cawapres  Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki elektabilitas di 55-60 persen, alias telak mengungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang elektabilitasnya berkisar 30 persen,” ujar Husin kepada MONITOR, Rabu (20/2).

Menurut Husin, delapan lembaga survei dari Persepi adalah LSI, Charta Politika, Populi Center, SMRC, Indikator, Indobarometer, Cyrus Network dan Poltracking. Sedangkan dua lembaga survei dari AROPI adalah LSI Denny JA dan Alvara Research Center.

Husin pun mengungkapkan, indikasi pembohongan publik itu bisa terlihat saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, lembaga survei yang tergabung dalam Persepi secara beramai-ramai mengunggulkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dengan tingkat elektabilitas rata-rata 50-60 persen.

Sedangkan LSI Denny JA dan Alvara Research Center merilis hasil survei bahwa Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvana Murni unggul dari dua pasangan lainnya dengan elektabilitas 50-60 persen. Bahkan berpotensi memenangkan Pilgub DKI dengan satu putaran.

“Namun faktanya, hasil survei Indomatrik dan Median (Media Nasional) yang benar karena memenangkan Anies-Sandi dengan dua putaran,” ujar Husin.

Husin berpendapat, berkaca dari hasil Pilgub DKI, sejumlah lembaga survei harusnya intropeksi sebelum melakukan survei Pilpres 2019.

“Harusnya lembaga survei yang surveinya meleset jauh waktu Pilgub DKI juga diperiksa Dewan Etik yang salah satu anggotanya bernama Hamdi Muluk.

Dengan hasil surveiv yang meleset jauh waktu Pilgub DKI, menurut Husin, sejumlah lembaga survei itu artinya tidak memiliki kredibilitas alias abal-abal.