Debat capres sesi kedua yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019)
MONITOR, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengklaim, dalam kurun waktu tiga tahun, pemerintah Indonesia mampu meredam terjadinya kebakaran lahan, hutan, dan lahan gambut. Pernyataan itu dilontarkannya dalam sesi debat kedua capres tadi malam, Minggu (17/2).
Ia pun mengatakan, kebakaran hutan di Indonesia tidak boleh terjadi lagi. “Di Kementerian Lingkungan Hidup. Kita ingin kebakaran hutan tidak terjadi lagi. Dalam tiga tahun ini, tidak terjadi kebakaran lahan hutan bahkan lahan gambut. Dan itu adalah kerja keras kita semuanya,” tutur Jokowi saat debat di Hotel Sultan Jakarta.
Menanggapi pernyataan Jokowi, beberapa kalangan terutama pendukung Prabowo lantas mencari sejumlah data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan sumber dari Kompas TV.
Berdasarkan data kebakaran hutan, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 14.604,84 Ha lahan terbakar, pada tahun 2017 ada 11.127,49 Ha, dan tahun 2018 sebanyak 4,666,39 Ha lahan terbakar.
Menanggapi fakta ini, pegiat HAM Natalius Pigai menilai data yang disajikan Jokowi benar-benar merupakan suatu kebohongan. Ia menduga, narasi yang dibangun Jokowi dan para pendukungnya juga berpotensi bohong dan manipulatif.
“Dimulai dengan data bohong, maka patut diduga data berantai dalam narasi Jokowi juga berpotensi bohong dan manipulatif,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini, Senin (18/2).
Dengan data tersebut, ia mempertanyakan kembali layakkah Jokowi dipilih kembali untuk memimpin negeri ini.
“Pantaskah kita percaya lagi?” tandasnya.
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam…
MONITOR, Jakarta – Usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Menteri Agama RI, Prof.…
MONITOR, Jakarta - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) menggelar Business Forum HA IPB…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menekankan keadilan pendidikan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong aparat penegak hukum menindak tegas…
MONITOR, Bogor - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division memohon…