SUMATERA

Mustofa Widjaja: Kepastian dan Kebebasan Pers harus Ditegakkan

MONITOR, Batam – Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di ibu kota provinsi se-indonesia.

Pada peringatan HPN tahun 2019 acara puncak diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur. Semua elemen bangsa ikut serta dalam perayaan tersebut, rangkaian acara diisi dengan beragam penghargaan yang diberikan pada pejabat negara, pelaku pers, serta masyarakat. Dalam perayaan tahun ini, dunia pers Indonesia memfokuskan perhatiaan pada hoax dan kepastian hukum pelaku pers.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja berharap semua pihak mampu menjaga iklim pers dalam era demokrasi dengan menjamin kebebasan pers dan kepastian hukum. Kebebasan pers penting dalam menjamin kualitas informasi yang sampai pada masyarakat sesuai dengan kenyataannya dan tidak terintervensi apapun. Selanjutnya kepastian hukum agar mereka tetap bisa menjadi corong informasi rakyat.

“Selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan dunia pers, teruslah sampaikan informasi berkualitas kepada masyarakat sebagai upaya check and balances demokrasi kita. Serta pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplemntasikan Undang-Undang pers sepenuhnya baik kebebasan dan jaminan hukum. Pemberian remisi bagi penjahat pers di Bali harus dievaluasi pemerintah, karena hal tersebut merusak ritme reformasi dan kebebasan pers kita,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Sabtu (9/2/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambahkan menjelang pemilu serentak fokus banyak pihak berkisar pada berita bohong (hoax) yang muncul setiap ajang pesta demokrasi. Penyelesaian harus dilakukan semua pihak dengan pondasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi insan pers, jika tidak usaha untuk memberantas hoax sia-sia.

“Tanpa implementasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi pers usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan melawan hoax hanya akan menjadi usaha mencincang air yang tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya.

Recent Posts

Menag Harap Halal Bihalal Idulfitri Jadi Momen Syukuri Kedamaian Indonesia

MONITOR, Jakarta - Halal bihalal menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia pada momen Idulfitri. Menag…

4 jam yang lalu

Peringati Hari Nelayan, Prof Rokhmin harapkan Negara Beri Dukungan Lebih Kuat

MONITOR - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga guru besar Fakultas Perikanan dan…

6 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 1,1 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H1 s.d H+4 Libur Idulfitri 1446H

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.194.225 kendaraan kembali ke wilayah…

9 jam yang lalu

Jangan Tertipu! Semua Biaya PPG PAI Kemenag Ditanggung Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kemenag menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama…

11 jam yang lalu

Sambut Arus Balik Lebaran 2025, Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Distribusi Energi di Maluku

MONITOR, Jakarta - Sambut puncak arus balik lebaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pemantauan dan…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Dukung Penuh Rekayasa Lalu Lintas One Way Nasional Arus Balik dari Arah Timur Via Jalan Tol Trans Jawa

MONITOR, Semarang - Atas diskresi kepolisian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendukung penuh pemberlakuan rekayasa…

13 jam yang lalu