SUMATERA

Mustofa Widjaja: Kepastian dan Kebebasan Pers harus Ditegakkan

MONITOR, Batam – Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di ibu kota provinsi se-indonesia.

Pada peringatan HPN tahun 2019 acara puncak diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur. Semua elemen bangsa ikut serta dalam perayaan tersebut, rangkaian acara diisi dengan beragam penghargaan yang diberikan pada pejabat negara, pelaku pers, serta masyarakat. Dalam perayaan tahun ini, dunia pers Indonesia memfokuskan perhatiaan pada hoax dan kepastian hukum pelaku pers.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja berharap semua pihak mampu menjaga iklim pers dalam era demokrasi dengan menjamin kebebasan pers dan kepastian hukum. Kebebasan pers penting dalam menjamin kualitas informasi yang sampai pada masyarakat sesuai dengan kenyataannya dan tidak terintervensi apapun. Selanjutnya kepastian hukum agar mereka tetap bisa menjadi corong informasi rakyat.

“Selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan dunia pers, teruslah sampaikan informasi berkualitas kepada masyarakat sebagai upaya check and balances demokrasi kita. Serta pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplemntasikan Undang-Undang pers sepenuhnya baik kebebasan dan jaminan hukum. Pemberian remisi bagi penjahat pers di Bali harus dievaluasi pemerintah, karena hal tersebut merusak ritme reformasi dan kebebasan pers kita,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Sabtu (9/2/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambahkan menjelang pemilu serentak fokus banyak pihak berkisar pada berita bohong (hoax) yang muncul setiap ajang pesta demokrasi. Penyelesaian harus dilakukan semua pihak dengan pondasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi insan pers, jika tidak usaha untuk memberantas hoax sia-sia.

“Tanpa implementasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi pers usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan melawan hoax hanya akan menjadi usaha mencincang air yang tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya.

Recent Posts

HAB-80 Kemenag di Ciamis, Doakan Indonesia Damai dan Maju

MONITOR, Jakarta - Jelang Pukul 19.00 Stadion Galuh Ciamis sudah mulai ramai. Masyarakat berpakaian gamis…

1 jam yang lalu

Wajah Baru Pelatihan Petugas Haji 2026, Disiplin dan Profesional

MONITOR, Jakarta - Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun…

2 jam yang lalu

Kemenag Cairkan BSU 2025 untuk 211 Ribu Guru Madrasah Non ASN

MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang dari Kementerian Agama di awal 2026. Bantuan Subsidi Upah…

6 jam yang lalu

Adik Jadi Tersangka KPK, Ketum PBNU Pastikan Tak Intervensi Kasus Haji

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil…

20 jam yang lalu

Gus Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji, Kuasa Hukum: Kami Hormati Proses Hukum di KPK

MONITOR, Jakarta - Penasihat hukum mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), angkat…

20 jam yang lalu

Tiba di Gaza, EMT MER-C ke-12 Langsung Kunjungi Klinik GWB

MONITOR, Gaza – Sudah tiba di Jalur Gaza, dua relawan Emergency Medical Team (EMT) MER-C…

20 jam yang lalu