Datangi Kantor Anies, Pegawai PD Pasar Jaya Minta Dirutnya Dipecat

MONITOR, Jakarta – Ratusan pegawai PD Pasar Jaya yang tergabung dalam Serikat Pegawai Perusahaan Umum Daerah (SP Perumda) Pasar Jaya, Rabu (30/1/2019), mendatangi Kantor Gubernur Jakarta Anis Baswedan di Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Para pendemo tersebut datang ke Balaikota, meminta Anies agar membenahi manajeman Badan Usaha Milik Daerah (BMUD).

“Pecat atau ganti Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin,” teriak pendemo.

Ketua SP Perumda Pasar Jaya Kasman Panjaitan, mengatakan, sejak Arief Nasrudin dilantik menjadi Dirut pada Mei 2016, kami menilai kinerja perusahaan memiliki rapor merah.

“Sejak PD Pasar Jaya dipimpin Arief, pendapatan cenderung defisit, pembangunan dan perawatan pasar lambat, terjadi kesenjangan kesejahteraan pegawai, penerimaan dan pengangkatan pegawai yang tidak mengikuti standard operational procedur (SOP),” bebernya.

“Bagaimana bisa mencapai target pendapatan, mempercepat pembangunan dan perawatan pasar, menyejahterakan pegawai, jika pegawai tetap diangkat berdasarkan keinginan dan kehendak pribadi Dirut, tanpa mengikuti prosedur (SOP) penerimaan pegawai,” sambung Kasman.

Tak hanya hanya itu, Kasman pun menyebut, Aref juga telah menyalahkan wewenangnya yakni melakukan pengangkatan 16 tenaga profesional menjadi pegawai tetap dengan jabatan sebagai kepala divisi, manajer dan asmen.

“Selain direkrut dari luar lingkungan Perumda, mereka tidak memiliki kompetensi dan kemahiran dalam bidang-bidang khusus, serta tidak memiliki legalitas kode etik profesi yang dikeluarkan lembaga tertentu. Kami mensinyalir perekrutannya mengandung korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Terkait soal gaji, Kasman menyebut, 16 tenaga profesional ini digaji dengan ganji yang cukup fantastis yakni  di kisaran Rp 20 juta hingga Rp35 juta/bulan, sementara pegawai yang telah mengabdi hingga 30 tahun mendapat gaji jauh lebih rendah.

Dalam tuntutannya SP Perumda Pasar Jaya meminta Gubernur Anies Baswedan turun tangan untuk menghentikan penerimaan pegawai tetap, pegawai PKWT dan tenaga profesional secara KKN.

“Jadi tolong Pak Gubernur dengarkan tuntutan kami ini,” pintanya.