SUMATERA

Dafryan Anggara: Pemerintah Tidak Antisipasif Tangani DBD

MONITOR, Bandar Lampung – Pada Senin (28/1/2019) kemarin Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan mengintruksikan seluruh puskesmas untuk melakukan fogging (pengasapan) massal sebagai langkah pencegahan Demam Berdarah Dangue (DBD). Langkah tersebut dinilai terlambat, mengingat jumlah pengidap DBD di Bandar Lampung tinggi.

Terbaru Kecamatan Sukarame dinyatakan sebagai wilayah endemik DBD di Kota Bandar Lampung, pasalnya kasus terbanyak terjadi di wilayah tersebut. Antisipasi pemerintah dinilai lamban dalam mencegah penyebaran DBD, ditambah data Dinkes Bandar Lampung selama tahun 2018 terdapat 2783 kasus DBD dan 4 orang diantaranya meninggal.

Merespon hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II, Dafryan Anggara menyesalkan antisipasi yang belum cepat tanggap dari pemerintah. Ketika sudah menyebar dan banyak korban baru melaksanakan langkah pencegahan. Seharusnya sebagai penyakit musiman DBD dapat dicegah penularannya.

“Sangat disayangkan pemerintah kurang antisipatif cegah DBD, padahal tahun 2018 Provinsi Lampung terutama Kota Bandar Lampung kasus DBD ribuan. Harapannya setiap kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan data sebelumnya, agar bisa lebih antisipasi. Sekarang kan kesannya mengobati, bukan mencegah. Kedepan hal-hal seperti ini harus diubah dengan adanya legislasif yang pro aktif terhadap masyarakat ataupun kepada pemerintah eksekutif,” ujar Dafryan Anggara pada wartawan di Bandar Lampung, Selasa (29/1/2019).

Politisi Muda Partai Gerindra tersebut menambahkan meskipun tidak antisipatif, kebijakan fogging keseluruh Kota Bandar Lampung yang diintruksikan oleh Dinkes patut didukung untuk menghentikan penyebaran nyamuk Aedes Aegepty daripada tidak melakukan langkah sama sekali. Namun harus jadi tetap jadi bahan evaluasi agar lebih antisipatif menyelesaikan persoalan masyarakat Bandar Lampung terkhusus yang musiman seperti DBD.

“Patut kita didukung dan diapresiasi langkah Dinkes, meskipun sangat terlambat. Kedepan harus jadi bahan evaluasi bersama,” tutupnya.

Recent Posts

HKTI Lumajang Dorong Hilirisasi Pertanian, PAC di 21 Kecamatan Diminta Dampingi Petani

MONITOR, Lumajang - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang mendorong percepatan hilirisasi produk pertanian…

11 jam yang lalu

MUI Desak Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Karhutla, Serukan Salat Istisqa dan Qunut Nazilah

MONITOR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku…

11 jam yang lalu

Jasa Marga Fasilitasi Lima UMKM Binaan di Trade Expo Indonesia 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus mendorong kemandirian dan daya saing Usaha…

12 jam yang lalu

HUT ke-11 KCIC, Wamenaker Harap Alih Pengetahuan Whoosh ke SDM Lokal

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Dua Penghargaan dalam Ajang The 17th IICD Corporate Governance Award 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan…

15 jam yang lalu

Kementerian UMKM Optimalkan Klinik UMKM Bangkit Percepat Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Tengah

MONITOR, Tapanuli Tengah - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengoptimalkan Klinik UMKM Bangkit…

16 jam yang lalu