Menteri Agama Harus dari Kalangan NU? Ini Kata MUI

MONITOR, Jakarta – Publik masih terkejut atas pernyataan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj, yang mengatakan warga NU harus mampu mengisi peran penting di negeri ini, mulai dari imam masjid, penceramah, petugas KUA, hingga Menteri Agama. Jika bukan diisi warga NU, maka dianggap salah.

“Peran apa? syuhudan diiniyan, peran agama. Harus kita pegang, imam masjid, khotib-khotib, KUA-KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua,” ujar Said Aqil dalam pidatonya di Harlah Muslimat NU di GBK, Minggu (27/1).

Pernyataan ini membuat sebagian besar masyarakat tersinggung, sebab didalam pidato tersebut ada diskriminasi terhadap kelompok ormas keagamaan. Meluruskan hal ini, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH. Cholil Nafis pun angkat bicara.

Ia menjelaskan, Menteri Agama itu harus dijabat oleh orang yang mengerti agama, punya semangat beragama dan adil melihat agama-agama di Indonesia.

“Menteri Agama itu harus dijabat oleh orang yang mengerti agama, punya semangat beragama dan adil melihat agama-agama di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1).

Sementara itu, Imam Masjid itu harus pembaca yang fasih dan shalih. Sedangkan khatib itu oleh yang pandai bernasihat sesuai syarat rukunnya. Ia menekankan, semua peran penting itu bisa diisi oleh semua kalangan dari berbagai macam organisasi.

“Itu oleh apapun organisasinya,” ucapnya tegas.

Namun, sebagai warga NU, Kiai Cholil pun tetap menyerukan warga Nahdliyin untuk terus berpacu mengisi pos-pos penting tersebut.

“Saya berharap warga NU berkompetisi untuk dapat mengisi pos-pos penting di negeri ini termasuk Menteri Agama dan Ta’mir masjid. Ini dlm rangka berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) dan tetap merangkul yang lain dalam rangka membangun semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” pungkas Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU ini.