SUMATERA

Aslam Mahrom Dorong Percepatan Status Negeri Universitas Musi Rawas

MONITOR, Lubuk Linggau – Wacana menjadi Universitas Musi Rawas (UNMARA) menjadi Universitas Negeri Silampari Sumatera sudah bergulir sejak Tahun 2018, Namun hingga kini wacana tersebut belum terealisasi.

Potensi dan kesiapaan UNMARA untuk berstastus negeri pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan, diantaranya potensi sumber daya manusia yang besar karena meliputi Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau. Dengan potensi besar tersebut peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi 2025.

Menangapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Aslam Mahrom berikhtiar untuk memajukan pendidikan di Musi Rawas Raya salah satunya untuk menjadikan UNMARA menjadi negeri. Berbagai fasilitas pendukung baik fisik maupun administrasi sedang disiapkan, agar proses percepatan berjalan lancar.

“Kita butuh banyak lembaga pendidikan berkualitas di Sumsel, mengingat tantangan kedepan semakin berat dan lebih kompetitif, Sumsel harus memiliki generasi muda yang siap dengan pergerakan zaman tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong percepatan status negeri UNMARA yang sudah diwacanakan sejak tahun 2018, secara potensi yang besar, tinggal persipaakan infrastruktur fisik dan administrasi,” jelas Aslam Mahrom saat diwawancarai di Lubuk Linggau, Kamis (17/1/2019).

Tokoh Sumsel tersebut menambahkan perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target ini. Harapannya tahun 2019 Surat Keterangan perubahan status tersebut sudah terbit, karena dalam memajukan Sumsel terkhusus Musi Rawas raya perlu kesinambungan pembangunan. Setelah pembangunan fisik, infrastruktur pendidikan dan kesehatan menjadi tugas lanjutan yang harus di realisasikan. “Universitas Negeri Silampari Sumatera menjadi kebutuhan masyarakat, dan kita akan berikhtiar untuk mendorong terwujudnya visi tersebut,” tutupnya.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

5 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

6 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

7 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

9 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

10 jam yang lalu