MONITOR, Lubuk Linggau – Wacana menjadi Universitas Musi Rawas (UNMARA) menjadi Universitas Negeri Silampari Sumatera sudah bergulir sejak Tahun 2018, Namun hingga kini wacana tersebut belum terealisasi.
Potensi dan kesiapaan UNMARA untuk berstastus negeri pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan, diantaranya potensi sumber daya manusia yang besar karena meliputi Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau. Dengan potensi besar tersebut peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi 2025.
Menangapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Aslam Mahrom berikhtiar untuk memajukan pendidikan di Musi Rawas Raya salah satunya untuk menjadikan UNMARA menjadi negeri. Berbagai fasilitas pendukung baik fisik maupun administrasi sedang disiapkan, agar proses percepatan berjalan lancar.
“Kita butuh banyak lembaga pendidikan berkualitas di Sumsel, mengingat tantangan kedepan semakin berat dan lebih kompetitif, Sumsel harus memiliki generasi muda yang siap dengan pergerakan zaman tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong percepatan status negeri UNMARA yang sudah diwacanakan sejak tahun 2018, secara potensi yang besar, tinggal persipaakan infrastruktur fisik dan administrasi,” jelas Aslam Mahrom saat diwawancarai di Lubuk Linggau, Kamis (17/1/2019).
Tokoh Sumsel tersebut menambahkan perlu kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target ini. Harapannya tahun 2019 Surat Keterangan perubahan status tersebut sudah terbit, karena dalam memajukan Sumsel terkhusus Musi Rawas raya perlu kesinambungan pembangunan. Setelah pembangunan fisik, infrastruktur pendidikan dan kesehatan menjadi tugas lanjutan yang harus di realisasikan. “Universitas Negeri Silampari Sumatera menjadi kebutuhan masyarakat, dan kita akan berikhtiar untuk mendorong terwujudnya visi tersebut,” tutupnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program…
MONITOR, Jakarta - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M sisakan dua…
MONITOR, Lombok - Pemerintah mengatur ulang jalur distribusi pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Barat ke…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengecam insiden pengeroyokan terhadap…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas, optimal dan prima…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty menyoroti banyaknya kasus meresahkan yang…