Riny Fitrianti Apresiasi Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera

MONITOR, Batam – Keistimewaan Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) yang memberikan keuntungan pembangunan ekonomi nasional, juga menjadi daerah rawan kejahatan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2018 tentang aturan perizinan, tata niaga, penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan pencegahan korupsi.

Program nasional tersebut diresmikan pada Rabu (16/1/2019) di Batam. Peresmian yang dihadiri langsung oleh Mentri Keuangan, Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait. Sebagai bentuk komitmen kerjasama tujuh lembaga negara dalam rangka menertibkan ekspor-impor di kawasan Timur Sumatera.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh Perempuan Kepri, Riny Fitrianti mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menciptakan iklim ekonomi yang bersih dan adil. Harapannya dengan kerjasama lembaga-lembaga terkait bisa menurunkan angka penyelundupan dan kejahatan ekonomi yang selama ini masuk melalui Batam, karena praktek tersebut sangat merugikan ekonomi nasional.

“Ikhtiar Presiden Jokowi bersama jajarannya untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pemerintahan berintegritas harus diapresiasi dan didukung. Sebagai kawasan ekonomi bebas Batam kebijakan di Batam harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar niat awal menjadi Batam sebagai wilayah Free Trade untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap bisa terwujud,” jelas Riny Fitrianti saat dimintai komentar di Batam, Rabu (16/1/2019).

Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kepri Partai Nasdem tersebut menambahkan kebijakan yang melahirkan 11 11 langkah strategis yang terbagi dalam tiga tema besar yaitu; Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama atau Joint Operation merupakan loncatan besar demi pembagunan yang lebih merata dan adil di Indonesia, khusunya Kepri.

“Tugas kita kedepan adalah mengawasi jalannya program, dan mendorong sinergisitas antara pusat daerah untuk mewujudkan kebaikan bersama yang ada dalam program tersebut,” tutup Putri mantan Gubernur Kepri (alm) Muhammad Sani.