MONITOR, Jakarta – Belakangan masyarakat Tanah Air protes karena tarif maskapai penerbangan melonjak tinggi. Banyak yang kecewa karena tarif penerbangan domestik justru lebih malah dibandingkan tarif ke luar negeri.
Mengenai hal ini, anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing angkat bicara. Ia menilai kenaikan atau penurunan tarif tiket pesawat oleh maskapai penerbangan sepenuhnya merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan.
Menurutnya tidaklah pantas jika pemerintah, dalam hal ini Kemenhub memohon-mohon maskapai menurunkan tarif tiket, mengingat Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah menyetujui penurunan harga tiket pesawat hingga 60 persen.
“Jadi, INACA kan sudah setuju. Malu kita dilihat atau didengar luar negeri, masa tiket pesawat dalam negeri lebih mahal, masa dalam negeri lebih murah kalau lewat luar negeri. Apapun alasannya meski itu alasan bayar PPN, tapi kan ini menjadi berita yang tidak bagus,” ungkapnya usai memimpin rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Rapat BURT DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).
Anthon, yang juga Ketua BURT DPR RI ini mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan kesepakatan penurunan harga tiket pesawat 60 persen sesuai dengan persetujuan dari INACA. Mengingat Komisi V DPR RI juga segera akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, sehingga semua hal yang bersangkutan dengan isu terkini akan ditanyakan semua oleh Komisi V DPR RI.
Legislator Partai Golongan Karya itu juga menilai masyarakat merasa resah dengan adanya kenaikan tiket pesawat dibarengi dengan penetapan harga kenaikan bagasi di pesawat. Sehingga dirinya meminta pemerintah untuk tegas, karena penerbangan berada di bawah dan diawasi oleh pemerintah.
“Pengusaha itu tetap di bawah penguasa. Tidak boleh penguasa menjadi di bawah pengusaha. Itu enggak boleh itu terbalik,” katanya.
