Ketua DPP Demokart bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaean (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi terbilang maju pesat. Mulai dari wilayah Aceh hingga Papua, Jokowi berusaha membangun akses jalan bagi rakyat di penjuru daerah.
Pembangunan sejumlah proyek insfrastuktur pun tak lepas dari bantuan pinjaman. Terkait hal ini, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara.
Dirinya mengaku tak terima ketika pemerintah terus melakukan utang untuk memuluskan target pembangunan infrastruktur.
“Saya masih belum bisa menerima situasi ketika rejim Jokowi harus rela berutang ribuan trilliun membangun jalan tol yang jelas-jelas belum tentu untung dan penuh resiko bisnis,” kata Ferdinand melalui laman Twitternya, Senin (14/1).
Eks pendukung Jokowi ini mengatakan, dirinya lebih sepakat jika pinjaman utang dialihkan kepada pengembangan gerakan kewirausahaan masyarakat. Menurutnya, hal itu akan membuat bangsa ini maju.
“Andai ribuan trilliun itu diutang untuk gerakkan UMKM dan rakyat kecil, maka bangsa ini akan maju,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam…
MONITOR, Jakarta - Kapal phinisi Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…
MONITOR, Yogyakarta - Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama…
MONITOR, Jakarta - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan sebanyak 439.569 kendaraan meninggalkan…
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 menjadi momen mempererat kerukunan antar umat…
MONITOR, Jakarta - Sorakan warga, gemerlap cahaya, dan aneka mobil hias dari berbagai kementerian dan…