Saat Jokowi minta Guru PGSI blak-blakan Masalah Birokrasi

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan pengurus dan sejumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI). Pertemuan dengan organisasi yang mewadahi para guru swasta di Indonesia itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (11/12019).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan para guru untuk mendidik anak-anak bangsa tanpa pamrih. Ia menyadari bahwa pendidikan merupakan gerbang menuju sebuah kemajuan.

“Peranan bapak dan ibu sekalian dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda sangat penting karena pendidikan adalah pintu untuk masuk menuju sebuah kemajuan. Hanya bangsa yang terdidik, cerdas, berakhlak, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan makmur,” ujarnya.

Di tengah sambutannya itu, Presiden Joko Widodo tiba-tiba menyinggung mengenai persoalan guru yang dilaporkan kepadanya oleh Ketua PGSI. Beberapa yang dilaporkan di antaranya soal sertifikasi dan penyetaraan bagi para guru non-PNS.

“Saya tidak tahu kenapa enggak rampung-rampung, masalahnya ada di mana? Mungkin ada yang bisa maju dan cerita. Blak-blakan saja. Tadi Pak Ketua kelihatannya kurang blak-blakan. Sekarang saya mau tanya biar dijawab,” ucapnya.

Megayanti, seorang guru dari Pemalang yang telah 10 tahun mengajar kemudian maju ke hadapan Presiden. Sebagaimana yang diinginkan Presiden, ia menyampaikan sejumlah keluhan dan kesulitan yang dihadapi.

“Tujuh tahun mengajar honor saya Rp50 ribu. Tiga tahun belakangan honor kami Rp150 ribu. Alhamdulillah, Pak Presiden. Kami ke sini sangat bahagia sekali, mungkin kami dapat menyampaikan aspirasi guru-guru seluruh Indonesia,” tuturnya.

Dari Megayati inilah Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak informasi seputar keluhan-keluhan yang dihadapi. Melalui penuturannya, diketahui bahwa banyak guru yang kesulitan memperoleh sertifikasi akibat berbelitnya birokrasi dan syarat kebijakan yang ada.

Padahal, melalui sertifikasi guru, para guru memiliki akses untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, kesejahteraan para guru juga makin meningkat.

Dalam diskusi tersebut, Megayanti dan para guru yang hadir dalam acara itu menyampaikan sejumlah masalah lain yang dihadapi seperti kuota sertifikasi hingga pembatasan usia pengajar sebagai syarat memperoleh sertifikasi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya dapat lebih mengetahui dan memahami persoalan yang ada di lapangan setelah mendengar secara terbuka keluhan dari para guru. Presiden juga akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan jajaran terkait.

“Yang penting yakinlah bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia,” ucap Presiden.