PARLEMEN

DPR Akui BPJS Kesehatan Adalah Mitra yang Sering Bermasalah

MONITOR, Jakarta – BPJS Kesehatan seringkali mendapat sorotan publik, tak terkecuali para anggota dewan yang menduduki parlemen Senayan. Bahkan Saleh Partaonan Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengakui, BPJS Kesehatan merupakan mitra kerja yang paling sering dipanggil DPR untuk dievaluasi kinerjanya.

“Dari 7 mitra komsi IX DPR, BPJS Kesehatan yang paling sering kami panggil untuk berdiskusi dan meminta evaluasi terhadap kinerja yang mereka lakukan. Terkait informasi adanya 400 rumah sakit yang memutuskan kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan, ini juga masih simpang siur, baik itu jumlah rumah sakitnya, maupun alasan dari pemutusan kontrak kerjanya,” ujar Saleh kepada wartawan, baru-baru ini.

Legislator Fraksi PAN ini menjelaskan, ada yang mengatakan pemutusan kontrak kerjanya karena masa akreditasi rumah sakit tersebut yang habis. Untuk alasan ini, menurut Saleh bisa saja terjadi. Namun Saleh menegaskan, di saat 400 RS memutuskan kontrak kerja sama, dari hasil laporan BPJS Kesehatan, saat ini ada sekitar 2217 RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS.

Tentu hal ini menjadi bukti bahwa RS tersebut sudah terakreditasi. Namun tidak sedikit juga yang mengatakan karena adanya gagal bayar oleh BPJS Kesehatan. Bagi Saleh, dua alasan tersebut tetap penting, namun yang paling penting adalah bagiamana pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala.

BPJS Kesehatan, dikatakan Saleh, lembaga pemerintah non profit alias tidak mencari keuntungan. Namun diakuinya, dari tahun ke tahun lembaga ini mengalami defisit, pemerintah menutupinya dengan cadangan anggaran APBN. Tahun ini merupakan defisit yang terbesar yang dialami BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan, tahun lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp 9 triliun, tahun ini defisit Rp 16 triliun, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tahun ini BPJS defisit Rp 11 triliun.

“Silang pendapat tentang besaran defisit BPJS Kesehatan ini akan segera kami minta penjelasannya. Kami akan panggil semuanya. Namun di sini kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Jika ada yang sakit, sebaiknya dibawa ke RS pemerintah terlebih dulu. Berikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi terbaik, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” terang Saleh.

Recent Posts

AKLP Soroti Dampak Impor 105 Ribu Pick-Up India bagi Industri Kaca

MONITOR, Jakarta - Rencana kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau Completely…

1 jam yang lalu

Usai Terima Laporan Kenaikan, Mentan Amran Sidak Pasar, Harga Langsung Turun 15 Ribu

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung turun ke lapangan usai menerima…

3 jam yang lalu

Wujud Empati, Panglima TNI Hadir Kuatkan Keluarga Prajurit Marinir yang Gugur

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana…

5 jam yang lalu

Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG, Kemenag: Penyalurannya Sesuai Syariat untuk Delapan Asnaf

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

5 jam yang lalu

Kasum TNI Tegaskan Peran Berkelanjutan TNI dalam Penanganan Bencana di Sumatra

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa…

8 jam yang lalu

DPR Soroti Kontrak Rp24,66 Triliun Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti kontrak pengadaan kendaraan…

9 jam yang lalu