POLITIK

Rizal Ramli Sebut Kebijakan KPU Rugikan Jokowi

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan untuk memberikan kisi-kisi daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 kepada capres cawapres, sebelum diundi kembali. Metode ‘bocoran’ ini pun memanas di kalangan elit politik hingga akar rumput.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan, dalam sesi debat nanti, pihaknya akan memberikan 20 pertanyaan namun hanya 3 macam pertanyaan yang akan diajukan moderator.

“Ada 20 pertanyaan, padahal sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma 3, karena ada 3 segmen yang dipertanyakan oleh moderator,” kata Arief di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1) kemarin.

“Tapi 3 pertanyaan itu mereka belum tahu, tapi mereka sudah mempersiapkan,” tambahnya.

Selain itu, KPU juga batal memfasilitasi adanya pemaparan visi misi jelang debat perdana nanti. Sosialisasi tersebut, dikatakan Arief, akan diserahkan kepada pasangan calon.

“Sosialisasi visi misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” terang Arief.

Terkait hal ini, KPU menegaskan bahwa aturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, baik kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli menuding KPU tengah bersikap sangat konyol. Ia mempertanyakan beragam gagasan KPU mulai dari pembolehan orang gila memberikan hak suara, membatalkan visi misi kandidat hingga metode ‘bocoran’.

Rizal pun menyebut, sikap KPU justru akan merugikan kubu Jokowi. “Gara-gara kekonyolan KPU, bolehkan orang gila boleh milih, batalkan visi dan misi, bocorin debat, ini malah merugikan Mas Jokowi,” kata Rizal Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Senin (7/1).

“Malu-maluin aja, kemunduran untuk demokrasi,” pungkasnya.

Recent Posts

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Terbit Perkuat Ekosistem Wirausaha di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden…

2 jam yang lalu

GMI Soroti Spanduk Penolakan Rencana Safari Politik Jokowi ke Lebak

MONITOR, Lebak – Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke Kabupaten Lebak memunculkan…

3 jam yang lalu

Kemenag Imbau Peserta Zikir dan Doa Kebangsaan Datang Lebih Awal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama selaku penanggung jawab penyelenggaraan dan Doa Kebangsaan pada Sabtu, 1 Agustus…

6 jam yang lalu

Perkuat Kompetensi Pekerja, Kemnaker Ajak Perusahaan Manfaatkan Insentif Pajak Super Tax Deduction

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan memanfaatkan insentif pajak Super Tax Deduction (STD)…

8 jam yang lalu

Jasa Marga Perluas Akses Pasar UMKM Binaan untuk Wujudkan Produk Lokal Go Internasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro,…

8 jam yang lalu

Kemenag Sediakan Layanan Kesehatan selama Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

MONITOR, Jakarta - Masyarakat yang akan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Lapangan Monas, Jakarta,…

8 jam yang lalu