Akhir Pergantian Tahun, Gerindra Angkat Jempol untuk Kinerja Anies

MONITOR, Jakarta – Kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan selama tahun 2018, mendapat nilai positif di mata Partai Gerindra Jakarta. Partai pengusung Anies di Pilkada Jakarta ini angkat jempol atas kinerja Anies yang berhasil menyelesaikan persolan-persoalan yang terjadi di Jakarta tanpa ada kegaduhan apapun.

“Kalau saya perumpakan kayak ngambil rambut di dalam terigu. Semua permasalah begitu mudah diselesaikan Anies. Jadi Anies adalah sosok gubernur yang bisa menyelesaika masalah tanpa ada masalah. Dan saya sosok gubernur seperti Anies lah yang selama ini dicari oleh warga Jakarta,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik kepada MONITOR, di malam pergantian tahun.

Tak hanya soal kinerja, Taufik yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta ini menyebut, Anies adalah sosok gubernur yang tak lupa dengan janji-janji yang pernah dia ungkapkan kepada warga Jakarta. Terbukti semua janjinya satu persatu dia tunaikan.

“Dari mulai rumah DP 0 persen, OK OCE, sampai penutupan tempat hiburan malamn yang ditengarai jadi tempat maksiat dan sarang narkoba dilakukan Anies,” tuturnya.

Bahkan yang lebih membanggakan lagi, program-program Anies, seperti DP 0 persen sudah diadopsi oleh pemerintah pusat.

“Saya kira, ini sebuah kebanggaan bagi warga Jakarta,” tandasnya.

Namun demikian kata Taufik ke depan, ditahun 2019, kinerja Anies harus lebih baik lagi. Anies harus mampu menggerakan anak buahnya agar bekerja lebih keras sehingga program-programnya bisa berjalan sesuai harapan warga Jakarta.

“Persoalan penyerapan anggaran masih tetap harus menjadi perhatian. Meskipun ditahun ini, penyerapan anggaran cukup baik diangka 80 persen keatas,” tandasnya.

Agar proses penyerapan anggaran berlangsung baik, Taufik pun meminta Anies agar meninjau ulang pemberian uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk anak buahnya.

Menurut Taufik dalam pemotongan uang TKD terhadap anak buahnya, Anies tidak boleh melakukan secara perorangan namun harus dilakukan secara sistemik.

“Jadi ketika satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapanya rendah jangan hanya satu orang yang dipotong TKD nya. Tapi semua orang di SKPD tersebut harus ikut juga dipotong TKD.Ini yang yang saya sebut secara sistemik tadi,” pungkas Taufik.

Kata Taufik, dirinya bicara seperti ini bukan berarti alergi dengan kebijakan Pemprov DKI dalam memberikan TKD kepasa PNS DKI.

“Saya hanya ingin, pemberian TKD tersebut ada reward and punishmentnya saja,” pungkasnya.