JABAR-BANTEN

Cegah Praktik Korupsi, Ferry Batara Komitmen bangun Sistem Anggaran Terbuka

MONITOR, Bekasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan terdahap kasus korupsi penerimaan suap terkait pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018. Hasilnya KPK menetapkan 12 tersangka baru 11 diantaranya adalah pimpinan fraksi di DPRD Jambi dan satu tersangka lain dari pihak swasta.

Berdasarkan data KPK sejak 2004 hingga September 2018 telah menetapkan 911 tersangka korupsi, penyumbang paling banyak berasal dari anggota legislatif baik tinggat pusat hingga daerah.

Jumlah kerugian negara dari kasus korupsi yang terungkap medio 2015-2018 mencapai 9,09 Triliun Rupiah. Kasus korupsi berjamaah antara kepala daerah Jambi dan anggota DPRD hanya satu contoh dari lemahnya sistem legislasi di Indonesia yang rawan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat VI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ferry Batara menyebutkan fungsi anggara di legislatif menjadi ladang basah para politisi untuk meraup uang rakyat, praktek korupsi bisa subur di legislatif karena lemahnya sistem pengawasan perumusan anggaran.

“Kita kembali harus mengelus dada, para wakil rakyat bersekongkol untuk kepentingan pribadi dari uang rakyat Jambi, kita harus terus dukung upaya-upaya KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi pada dasarnya harus dilakukan dari hulu ke hilir, tidak hanya pada pemberantasan saja, tapi juga membangun sistem pencegahan,” jelas Ferry Batara saat dimintai keterangan di Bekasi, Jumat (28/12/2018).

Tokoh muda Jawa Barat tersebut menambahkan perumusan anggaran salah satu proses yang rawan korupsi, pembangunan infrastruktur administrasi yang terbuka menjadi agenda mendesak lembaga legislatif di Indonesia, jika para politisi memang berkomitmen berantas korupsi bukan sebatas kampanye.

“Saya bersama PSI berkomitmen membangun sistem anggaran yang terbuka sebagai langkah pencegahan korupsi di legislatif, ini merupakan agenda mendesak kita semua, untuk benar-benar bekerja bagi rakyat,” tegasnya.

Recent Posts

Kemenkum Sahkan Struktur Pengurus DPP Partai Gelora Periode 2024-2029

MONITOR, Jakarta - Kepengurusan baru Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Periode 2024-2029 hasil Musyawarah Nasional…

5 menit yang lalu

Kemenag Tetapkan Sepuluh Titik Baru Kota Wakaf 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 10 titik baru Kota Wakaf pada 2025. Hal…

3 jam yang lalu

Kapuspen TNI Buka Penataran Penerangan Terintegrasi Puspen TNI 2025

MONITOR, Jakarta - Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membuka secara resmi Penataran Penerangan Terintegrasi…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Dukung Industri Jasa Laundry Tingkatkan Daya Saing

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung industri jasa laundry untuk…

11 jam yang lalu

DPR Setuju RUU Haji Disahkan Jadi UU, Kementerian Haji Bakal Dibentuk

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019…

12 jam yang lalu

Menteri UMKM Dorong Mahasiswa Ciptakan Peluang Usaha Hadapi Tantangan Masa Depan

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong para mahasiswa…

13 jam yang lalu