Rahmat Mirzani Djausal Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi Bencana

MONITOR, Bandar Lampung – Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga hari kelima pencarian pasca tsunami Selat Sunda tercatat 430 orang meninggal dunia, 1.495 luka-luka, 159 orang hilang, dan 21.991 mengungsi. Korban jiwa terbanyak di Banten berjumlah 315 orang, sedangkan Lampung 115 korban jiwa.

Tsunami Selat Sunda berbeda dengan tsunami kebanyakan yang diawali gempa tektonik, hal tersebut dijelaskan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tsunami Selat Sunda diakibatkan aktivitas Vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di Indonesia sistem peringatan dini masih terbatas pada tsunami yang diakibatkan gempa tektonik, Sehingga pada saat tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Menangapi mitigasi bencana tsunami Selat Sunda, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampug menyanyangkan ketidaksiapan institusi-intitusi yang berkaitan dengan bencana. Bahkan pada saat kejadian institusi berwenang simpang siur dalam memberikan informasi, bukti mitigasi bencana di Indonesia masih lemah.

“Kita sangat menyayangkan kesimpang siuran informasi dari institusi yang mengurusi mitigasi bencana. Padahal secara geografis Indonesia masuk wilayah cincin api Asia Pasifik yang rawan bencana vulkanik dan tektonik seharusnya kita dapat belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau 1883 yang juga menimbulkan tsunami,” jelas Rahmat Mirzani Djausal pada wartawan di Bandar Lampung, Kamis (27/12/2018).

Caleg Partai Gerindra tersebut menambahkan mitigasi bencana merupakan persoalan serius karena menyangkut banyak nyawa, kedepan pemerintah harus serius baik secara kordinasi antar lembaga maupun perencanaan penanganan bencana. “Pemerintah pusat atau daerah punya peran penting dalam meminimalisir dampak bencana, karena prinsipnya tidak ada yang mau bencana, namun ketika datang kita harus siap,” tegasnya.